Bandung | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat sepakat mulai menyalurkan bantuan bagi warga terkait dampak penyebaran virus corona. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov bersama jajaran pimpinan DPRD Jawa Barat dan para ketua Komisi sudah menyepakati bantuan yang akan disalurkan mulai pekan depan tersebut.
Bantuan dibagi menjadi dua domain, pertama kata Emil, warga yang memiliki kartu Sembako akan menjadi urusan pemerintah pusat. “Yang kita fokuskan adalah mereka yang rawan miskin baru, mereka yang tadinya normal hidupnya jadi tidak berpenghasilan dalam kondisi ini kita gerak cepat, kalua tidak ada halangan per minggu depan kita salurkan,” katanya dalam keterangan yang diunggah ke dalam podcast Humas Jabar, Kamis (26/03).
Pemprov kata Emil sudah menghitung, bantuan tunai yang akan diberikan pada warga sebesar Rp500.000 per warga terdampak. Anggarannya ini sepertiga berbentuk tunai, sisanya berupa barang Sembako dan pangan.“Konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji Universitas Pajajaran (Unpad) dan Bappeda, jika Covid -19 ini akan membawa dampak bagi 1 juta orang,” tuturnya.
Menurut Emil angka ini sudah dihitung dan dipastikan membutuhkan pertolongan karena terdampak corona bukan warga miskin yang sudah terdata sebelumnya. Karena itu, anggaran sekitar Rp5 triliun disiapkan untuk bantuan tersebut. “Konsekuensinya kita siapkan Rp5 triliun lebih untuk menolong warga yang terdampak COVID-19,” katanya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuijaya sepakat dengan rencana Pemprov menyalurkan bantuan kepada warga yang rawan miskin, karena tak memiliki penghasilan akibat terdampak Covid – 19.
Namun demikian, Asep pun mengingatkan, Pemprov pun melakukan advokasi kepada para tenaga kerja kesehatan juga, misalnya soal ketersedian Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas medis dan tenaga kesehatan.“Menurut saya, hal itu pun harus jadi prioritas. Para tenaga medik itu kan merupakan pasukan yang berada di garda depan penanganan wabah yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Selain itu, kata Asep, Pemprov juga harus memastikan ketersediaan ruang isolasi di RSUD yang ada di 27 kota/kabupaten. “Itu mestinya dipikirkan juga,” tutupnya.
Mochamad Yusuf | *
