Ciawi, Jurnal Inspirasi
Besarnya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ciawi, yang dipungut pihak sekolah kepada peserta didik baru, menjadi salah satu poin pengaduan warga ke anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Komisi V, H. Cecep Gogom, saat melaksanakan kegiatan reses ke II tahun 2019-2020, di Vila 27 BPMKP di Kampung Poncol, RT 02/08 Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
Abudin, warga Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi mengatakan, selama ini biaya DSP yang dipungut pihak SMAN 1 Ciawi, sangat memberatkan warga terutama mereka yang taraf ekonominya menengah kebawah. Menurutnya, biaya yang dipunggut pihak sekolah negeri itu, lebih besar dibandingkan besaran masuk ke sekolah swasta.
“Bayangkan saja, tahun lalu pihak SMAN 1 Ciawi munggut biaya DSP bisa mencapai Rp3,5 juta lebih,” ungkapnya kepada wartawan.
Selain DSP, lanjut pria yang juga sebagai guru di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Ciawi itu, biaya sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP) setiap bulannya, di SMAN 1 Ciawi bisa mencapai Rp250 ribu sampai Rp350 ribu. “Coba kalau di sekolah swasta, baik DSP maupun SPP biayanya jauh lebih kecil dibandingkan sekolah negeri tersebut,” jelas Abudin.
Abudin berharap, setelah diadukannya ke anggota dewan provinsi Jabar ini, ada aturan baik berupa peraturan gubernur (Perbup) yang mengatur besaran biaya DSP maupun SPP di sekolah favorit itu.
“Saya dan mungkin warga yang ada di wilayah Ciawi, inginnya biaya masuk ke sekolah negeri itu tidak memberatkan. Biar warga yang berdomisili di Kecamatan Ciawi khususnya dan wilayah selatan umumnya, dapat bersekolah juga,” imbuhnya.
Sementara, H. Cecep Gogom, anggota DPRD Provinsi Jabar Komisi V menyatakan, sampai sejauh ini kebijakan sekolah itu bervariatif, karena balik lagi ke sekolah masing-masing. Sehingga keluhan dari warga terkait biaya DSP dan SPP ini baru didengarnya.
“Kita akan coba menampung keluhan warga ini dan akan dibahas oleh teman-teman di komisi. Setelah itu kita juga akan tanyakan dengan kepala cabang daerah (KCD) biar sinergis,” tukas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Dede Suhendar
