Bogor | Jurnal Bogor
Rencana penambahan wakil direktur (wadir) RSUD Kota Bogor, masih menjadi pro kontra di kalangan anggota legislatif. Wakil Walikota Dedie A Rachim pun angkat bicara seputar keinginan pemkot tersebut. Menurutnya, tambahan satu wadir perlu dilakukan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan rumah sakit.
“Seiring dengan perkembangan bisnis RSUD maka managemen harus disesuaikan, bayangkan dengan berapa ribu tenaga maka managemen harus diperkuat,” ujar Dedie di Balaikota, Minggu (1/3).
Menurut dia, penguatan manajemen perlu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan detil, seperti penanganan kedaruratan, pelayanan umum hingga servis. “Ya, untuk peningkatan memang perlu ditambah,” ungkapnya.
Iapun membantah, bila penambahan wadir itu dapat menambah beban keuangan dan bernuansa politis. “Saya tidak tahu dimana nuansa politisnya, justur saya baru dengar. Justru penambahan wadir akan meningkatkan pengelolaan managemen supaya lebih baik,” jelasnya.
Dedie menyatakan, RSUD sendiri direncakan akan menambah layanan penyakit jantung hingga kanker. “Karena itu mesti ada pengembangan dari mulai SDM, keuangan, peralatan dan ruangannya,” katanya.
Ia mengaku bahwa penambahan wadir RSUD telah melewati kajian matang dengan berbagai pertimbangan. “Saya pikir hal ini telah dipertimbangkan matang bukan asal hanya duduk lalu tiba-tiba menambah wadir. Kebijakan ini berdasarkan kebutuhan dalam meningkatkan pengelolaan managemen RSUD,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Pansus III DPRD, Jatirin mengatakan bahwa rencana penambahan wadir perlu diapresiasi, mengingat hal itu untuk pengembangan dan perbaikan layanan di rumah sakit pelat merah itu.
“Kan kita sama-sama tahu, kalau selama ini RSUD selalu overload karena merupakan rumah sakit rujukan. Karena itu pengembangan harus dilakukan,” ucapnya.
Kata dia, direktur utama RSUD harus dapat meyakinkan dewan terkait adanya potensi yang sulit tergali, apabila hanya mengandalkan dua wadir. “Misalnya seperti pengembangan SDM dan pelayanan untuk meningkatkan profit,” kata politisi PKB ini.
Jatirin menilai, penambahan wadir akan dapat meningkatkan pendapatan RSUD lantaran wadir itu akan membawahi divisi marketing untuk menarik kerjasama dengan berbagai asuransi. “Jadi saya setuju, kalau wadir ditambah,” ucapnya.
Diketahui, rencana penambahan wadir mencuat usai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 soal perubahan nomenklatur pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag),Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpu), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan RSUD.
Fredy Kristianto
