Cibinong | Jurnal Inspirasi
Bila melihat luas geografis, potensi demografis dan potensi alam, serta pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bogor, yang berada di 40 kecamatan, idealnya PAD Kabupaten Bogor dapat digenjot menjadi penghasil PAD tertinggi di Jawa Barat, bahkan se Indonesia dari level kabupaten/kota.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, M. Leo Hananto Wibowo mengatakan, banyak potensi yang belum digarap secara serius oleh pemerintah Kabupaten Bogor, terlepas adanya permainan oknum yang menjadikan penyerapan PAD Kabupaten Bogor menjadi tidak maksimal.
“Kita minta buka secara transparan data wajib pajak diberbagai leading sector agar bisa dioptimalkan dengan kerja bersama antara Legislatif, Executif, dan Yudikatif di Kabupaten Bogor,” ujar Leo saat diskusi mingguan di DPC Partai Demokrat, di Jl. Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (19/2).
Leo juga meminta agar para wajib pajak raksasa untuk diaudit secara transparent dari sisi perizinan maupun kontribusi PAD kepada kabupaten Bogor.
“Dari sisi perizinan masih banyak yang melanggar,” tegasnya.
Politisi Demokrat itu juga menilai perlu adanya optimalisasi BUMD di Kabupaten Bogor. Semestinya keberadaan BUMD itu menambah PAD bukan hanya menjadi beban APBD.
“Ini penting untuk dioptimalkan operasional maupun profit yang dapat menambah PAD, karenanya kami harap ada transparansi laporan keuangan, jika tidak tentu sulit bagi kita untuk menyetujui penyertaan modalnya,” tambah Leo.
Sementara sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Candra meminta agar DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Pansus terkait kasus PT PPE.
“Seharusnya DPRD segera membentuk Pansus PT PPE, karena kerugian oleh PT PPE itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat menilai DPRD tidak melakukan tindakan apa-apa,” ujarnya.
Gita Purnama
