Bogor | Jurnal Inspirasi
Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama Tani Center LPPM IPB dan Kualifikasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar diskusi membahas perdagangan komoditas pertanian internasional di ruang Dekanat, Senin (17/2). Diskusi ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah Joko Widodo – Maruf Amin bagaimana menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong penguatan pemberdayaan yang berpihak pada petani.
Dekan FEM IPB University, Prof. Nunung Nuryanto mengatakan, kegiatan ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah, perdagangan internasional bagi produk pertanian sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi ditampik. “Dengan digelarnya diskusi ini kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya petani, ” ujarnya.
Padahal sejauh ini sambung Nunung, tercatat Pemerintah Jokowi-Maruf Amin sedang giat menggenjot investasi dan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,3 persen dengan Gross Nasional Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.
“Dengan adanya target tersebut maka kebijakan impor dan ekspor menjadi hal taktis yang diambil oleh pemerintah,” kata Nunung.
Sementara itu Kepala Tani Center LPPM IPB sekaligus penyelenggara FGD Dr Hermanu Triwidodo, menginginkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani. Ia melihat ada kebijakan kuota impor telah dilahirkannya celah yang dapat merugikan negara maupun petani. Serta kebijakkan apa yang harus diambil pemerintah di saat China yang menjadi importir terbesar di Indonesia telah dilanda wabah virus Corona yang mematikan.
“Melalui diskusi ini kita ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat, ” katanya.
Hal senada disampaikan juga oleh Said Abdullah dari KRKP. Ia menilai untuk bersaing di kancah internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era persaingan terbuka seperti sekarang. “Melalui diskusi ini kita berharap ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga lahir kebijakan dan program yang propertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani,” katanya. Cepi Kurniawan
