Kualalumpur | Jurnal Bogor
Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia, Senin (24/2). Pengunduran diri ini tidak terduga bagi banyak pihak. Raja Malaysia, Yang di Pertuan Agung Abdullah, memutuskan membubarkan kabinet setelah menerima permohonan pengunduran diri . Dia menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri interim (sementara) untuk mengurus pemerintahan sampai penggantinya terpilih dan kabinet baru terbentuk. Mahathir akan menjabat sebagai PM Interim selama sepuluh hari.
“Terkait dengan hal tersebut, tugas anggota pemerintahan (wakil perdana menteri, menteri, wakil menteri serta sekretaris politik) sudah berakhir,” kata Kepala Sekretaris Pemerintah Malaysia, Mohamed Zuki Ali, Senin (24/2).
Jaksa Agung Tommy Thomas menyatakan kepala pemerintahan
sementara akan dipegang oleh Mahathir. Menurut Zuki, keputusan Raja Abdullah
sesuai dengan Pasal 43 (5) Undang-Undang Federal. Tercatat ada 26 menteri dan
kepala lembaga pemerintah yang ada dalam kabinet dipimpin Mahathir.
Raja Abdullah menyampaikan keputusan itu setelah berdialog dengan Mahathir di
istana selama 90 menit. Sebelumnya dia juga bertemu dengan Ketua Partai
Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, dan sang istri yang merupakan Wakil PM
Malaysia, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, membahas persoalan tersebut.
Mahathir mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja
Abdullah, Senin (24/2). Dia juga memutuskan mengundurkan diri dari jabatan
pengurus partai yang menaunginya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Partai tersebut juga mengklaim keluar dari koalisi yang saat ini berkuasa
Pakatan Harapan.
Pengunduran diri Mahathir diduga terkait dengan gerakan politik yang berupaya
membentuk koalisi baru dengan anggota PPBM, UMNO, Partai Islam SeMalaysia (PAS)
dan faksi PKR yang dipimpin oleh mantan wakil PKR, Mohamad Azmin Ali. PKR
lantas memutuskan memecat Azmin dan sejawatnya, Zuraida Kamaruddin, yang
dianggap berkhianat. Hal ini adalah buntut perseteruan politik internal antara
Anwar dan Azmin sejak beberapa waktu lalu.
Namun, analis melihat keputusan tersebut bisa saja bukan
langkah akhir untuknya dalam kepemimpinan keduanya. “Medan itu terbuka
lebar untuknya,” ujar Direktur Jajak Pendapat Merdeka, Ibrahim Suffian.
Suffian menyatakan, Mahathir bisa saja kembali ke kedudukan sebelumnya dengan
pergerakan yang lebih leluasa. Dia akan memiliki kebebasan untuk memilih
koalisi dan sosok yang akan membantunya dalam kabinet. “Jika dia
menganggap kembali sebagai PM, dia memiliki kebebasan untuk memilih mitranya
atau yang dia ingin menjadi bagian dari kabinetnya,” ujar Suffian.
Pakar perpolitikan Asia dan peneliti dari National University of Singapore Dr
Mustafa Izzuddin mengatakan, ada beberapa skenario dari pengunduran diri. “Ini
akan sangat tergantung dari pertemuan Mahathir dengan Raja Malaysia. Jika raja
menyetujui pengunduran diri Mahathir, Wakil Perdana Menteri Wan Azizah bisa
menjabat sebagai pejabat perdana menteri,” kata dia, Senin (24/2).
Namun, skenario itu juga hanya dimungkinkan bila Pakatan Harapan, koalisi
partai pendukung Mahathir, tetap memiliki mayoritas kursi di parlemen.
Sementara ini, kemungkinan itu terancam dengan menyeberangnya ke Bersatu dan
sejumlah anggota parlemen dari PKR yang sebelumnya merupakan anggota Pakatan
Harapan.
Selain itu, Raja Malaysia juga tampaknya sudah memutuskan bahwa Mahathir akan menjabat sebagai perdana menteri interim hingga nantinya perdana menteri dan kabinet baru terpilih. Artinya, Mahathir akan tetap menangani administrasi hingga perdana menteri baru ditunjuk kerajaan atau terpilih melalui pemilihan umum susulan.
Kemungkinan lainnya, adalah pembubaran parlemen dikuti dengan pemilihan umum. Selain itu, mungkin juga Bersatu serta para pembelot dari PKR menggabungkan kekuatan dengan partai oposisi UMNO dan PAS untuk membentuk mayoritas di parlemen dan membentuk pemerintahan selanjutnya. PAS dan UMNO diketahui telah bergabung dalam Mufakat Nasional.
Sedangkan untuk alasan Mahathir mengundurkan diri, ada sejumlah kemungkinan, menurut Mustafa Izuddin. “Mahathir sekarang tak perlu mengambil keputusan soal siapa penggantinya, termasuk Anwar Ibrahim,” kata Mustafa.
Saat membentuk Pakatan Harapan, partai-partai di dalamnya memang bersepakat bahwa Mahathir hanya akan berkuasa selama dua tahun kemudian menyerahkan kekuasaan untuk Anwar Ibrahim.
Kemungkinan kedua, seperti yang juga disampaikan Anwar Ibrahim, Mahathir tak suka dengan langkah pimpinan Bersatu merencanakan persekutuan dengan UMNO. Selanjutnya, Mahathir mungkin tak senang terus ditekan menyerahkan kepemimpinan pada Anwar.
Yang jelas, kata Mustafa, peluang Anwar Ibrahim menduduki tampuk perdana menteri jauh lebih sulit saat ini. Kemungkinannya, Anwar Ibrahim harus kembali mengikuti pemilihan umum sebagai pemimpin gerakan reformasi seperti yang ia lakukan pada 1998. Mustafa juga menilai bahwa kemungkinan UMNO mengambil alih kekuasaan masih agak sukar. “Para pimpinan UMNO hanya ingin jadi bagian dari perbincangan dan melalui itu jadi bagian pemerintahan,” kata dia.
Isu pembentukan koalisi Melayu-Islam meruak menjelang pengunduran diri Mahathir Mohamad. Koalisi itu disebut bakal terdiri dari Bersatu, UMNO, PAS, dan sejumlah faksi PKR. Apakah motif rasialis jadi faktor dalam langkah terbaru Mahathir? “Mereka sebenarnya lebih didorong keinginan berkuasa ketimbang faktor rasial. Tapi, menyingkirkan DAP (Partai Aksi Demokratik) yang terkesan pro-Tionghoa bisa merebut suara populasi Malaysia yang konservatif,” kata Mustafa.
Secara konstitusional, setiap anggota parlemen yang dapat suara mayoritas di parlemen dapat mengajukan tuntutan untuk membentuk pemerintah. Raja harus memberikan persetujuannya sebelum PM dapat dilantik.”Sepertinya itu akan diperebutkan sekarang. Siapa yang bisa menarik mayoritas,” ujar sumber anomim yang dikonfirmasi Reuters.
Jika tidak ada yang memiliki suara mayoritas dari 112 anggota parlemen, pemilihan umum baru dapat dilakukan. Namun, Anwar tidak mau berkomentar tentang kemungkinan mengajukan klaim untuk membentuk pemerintahan baru. Mahathir keluar dari masa pensiunnya dari dunia politik dengan mencalonkan diri dalam pemilihan nasional 2018. Sebelum pemilihan itu, dia menjabat PM selama 22 tahun atau lima periode. Dia pemimpin Malaysia antara 16 Juli 1981 hingga 31 Oktober 2003 dengan usia 78 tahun. Asep Saepudin Sayyev |*
Data dan Fakta:
- Mahathir menjabat perdana menteri untuk rentang kedua kalinya pada Mei 2018 setelah kemenangan besar koalisi Pakatan Harapan yang mengakhiri dominasi koalisi Barisan Nasional. Koalisi Barisan Nasional ini dipimpin partai UMNO yang telah berkuasa sekitar 60 tahun.
- Mahathir dan partai-partai koalisinya berhasil mengalahkan Perdana Menteri (PM) Najib Razak, yang dibayang-bayangi dengan skandal keuangan badan investasi milik negara, 1MDB, walau Najib berulang kali membantahnya.
- Sosok Mahathir mendominasi politik Malaysia selama beberapa dekade. Dia pernah menjabat perdana menteri Malaysia dari 1981 hingga 2003. Dahulu dia merupakan bagian dari partai yang pernah berkuasa lama, UMNO dan koalisi Barisan Nasional.
- Dewan Presiden Pakatan Harapan sudah bertemu untuk menyelesaikan perincian peralihan kekuasaan antara Mahathir dan Anwar. Setelah pertemuan itu, Mahathir menegaskan akan mundur setelah pertemuan puncak APEC di Malaysia pada November mendatang. Namun di luar dugaan, Mahathir mengajukan pengunduran diri lebih cepat.