Cigudeg l Jurnal Inspirasi
Karang Taruna (Katar) Kecamatan Cigudeg mendistribusikan bansos berupa paket sembako yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat sebanyak 3.642 untuk keluarga penerima manfaat di 14 desa se- Kecamatan Cigudeg, Senin (13/7).
Ketua Karang Taruna Kecamatan Cigudeg Madropi atau yang biasa dipanggil Opik mengatakan, ribuan paket bansos dari Jabar berupa sembako dan uang tunai senilai Rp 150 ribu yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 di Cigudeg.
“Bantuan paket sembako ini gelombang ketiga dan terus dilakukan penyaluran yang dibagikan oleh masing masing pengurus Karang Taruna tingkat desa dengan melibatkan pihak pementah desa,” kata Opik kepada Jurnal Bogor, Senin (13/7)
0pik menerangkan, dari 15 desa yang ada di Cigudeg hanya satu desa yang tidak mendapatkan Banprov yaitu Desa Sukaraksa.” Gak tau kenapa warga Sukaraksa tidak mendapatkan bantuan padahal sebelumnya Banprov yang kedua pada 11 Juni, desa ini masih mendapatkan,” kata dia.
Opik menyebutkan, dalam hal ini Karang Taruna kecamatan hanya sebatas membantu dalam pendistribusian, adapun semua data penerima manfaat berasal dari Dinas Sosial sehingga Karang Taruna hanya mentrisbusikan paket sesuai data yang sudah ada dan tidak ada kewenangan untuk penambahan atau penguarangan data.
“Alhamdulillah selama ini sampai dengan sekarang kendala penyaluran sembako belum kita dapatkan karena kerja yang luar biasa dengan setiap stakeholder wilayah Kecamatan Cigudeg. Bahwa penanganan Covid ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama. “Karang Taruna Kecamatan Cigudeg siap ambil bagian dalam percepatan membantu penyaluran paket sembako,” imbuhnya.
Sementara, Sekretaris Kecamatan Cigudeg Tirta Juwarta menyatakan, dari pertama Banprov turun hingga k tiga kalinya, data yang menyertai bantuan tersebut by name by adressnya berbeda, dan ini menimbulkan pertanyaan apakah selama pandemi ini bantuan untuk salah satu desa, ataukah cuma mendapatkan bantuan satu kali.
“Pihak provinsi kaitan data bantuan tersebut mohon kiranya untuk lebih dipertajam (diperjelas) soal data penerima manfaat sebabnya kami tidak bisa menjelaskan secara rinci di masyarakat, ” kata dia.
** Arip Ekon
