32.3 C
Bogor
Friday, November 20, 2026

Buy now

spot_img

Forum Konsultasi Publik, UPT Kementan Dorong Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel

Bogor | Jurnal Bogor – Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Kementerian Pertanian, memperkuat kualitas pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi standar layanan dan merumuskan langkah perbaikan yang transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan bertema “Penguatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Organisasi melalui Kolaborasi Stakeholder dalam Mendukung Reformasi Birokrasi di Lingkungan BBPMKP” tersebut berlangsung, Kamis (19/11/2026) di Aula Komplek Bina Karakter BBPMKP, Ciawi, Bogor.

Forum ini menjadi bagian dari upaya BBPMKP mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Perbaikan tidak hanya mencakup tata kelola internal, tetapi juga penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, dan penyelenggaraan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap unit kerja Kementerian Pertanian didorong menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, efektif, dan mudah diakses.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mendorong setiap unit kerja meningkatkan profesionalisme, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan. Sebagai unit pelaksana teknis BPPSDMP, BBPMKP memiliki peran strategis dalam memastikan layanan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian memenuhi standar serta kebutuhan pengguna.

Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan perbaikan.

“Berbagai masukan, kritik, saran, dan rekomendasi yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi BBPMKP untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil Forum Konsultasi Publik agar pelayanan BBPMKP semakin baik, mudah diakses, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Sukim.

Forum ini menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian dan lembaga. Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja, Abdul Hakim, membahas penguatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Sementara itu, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Jakarta Raya, Siska Oktaviani, memberikan perspektif mengenai penyelenggaraan layanan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Aspek tata kelola organisasi dibahas oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Nurwahida, yang mengulas keselarasan kelembagaan, pengelolaan SDM, dan kualitas pelayanan dalam mendukung reformasi birokrasi.

Diskusi juga diperkaya oleh pembahas dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Agung Nugroho, Widyaiswara Ahli Madya, serta Andy Purwa Sejati, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keduanya memberikan masukan dari perspektif pengembangan kompetensi aparatur dan tata kelola kelembagaan.

Forum diikuti 116 peserta, terdiri atas 68 peserta secara luring dan 48 peserta secara daring. Peserta berasal dari unit pelaksana teknis lingkup BPPSDMP, alumni pelatihan, instansi pengguna alumni, mitra kerja, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), serta pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan BBPMKP. Pertama, menyempurnakan Standar Pelayanan Publik agar lebih transparan, mudah diakses, memiliki prosedur dan persyaratan yang jelas, serta bebas dari pungutan liar (Zero Pungli).

Kedua, meningkatkan relevansi kurikulum dan pembelajaran pelatihan manajemen dan kepemimpinan, termasuk Latsar CPNS, PKP, PKA, dan PKN Tingkat II. Penyelarasan ini diperlukan agar materi pelatihan semakin adaptif terhadap kebijakan strategis pertanian serta kebutuhan transformasi organisasi dan kelembagaan.

Ketiga, mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran serta memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat (handling complaint) agar lebih responsif, terukur, dan akuntabel.

Seluruh masukan dan rekomendasi tersebut akan dituangkan dalam Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Layanan BBPMKP. Tim BBPMKP akan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala, melaporkan hasilnya kepada pimpinan, dan mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BBPMKP mendorong kolaborasi dengan kementerian, lembaga, mitra kerja, dan masyarakat untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

Dengan demikian, FKP Tahun 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi landasan penyusunan dan pelaksanaan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.

(Restu/BBPMKP)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles