Kemang | Jurnal Bogor
Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya (GEMIRA) menyampaikan keprihatinan sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional BOASH Waterpark.
Desakan tersebut disampaikan GEMIRA dalam aksi di kawasan Bantar Kambing, Kemang, Kabupaten Bogor, Senin (16/11/2026). Aksi tersebut dikoordinatori oleh Muadz Ibnu Muttafaq.
GEMIRA menyoroti adanya dugaan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak serta persoalan perizinan BOASH Waterpark yang dinilai perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Muadz Ibnu Muttafaq, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif antara pelaku usaha dan pemerintah, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap hukum, keadilan dalam berusaha, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang besar atau kecilnya kekuatan ekonomi yang dimiliki.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi,” demikian pernyataan GEMIRA.
GEMIRA juga mempertanyakan bagaimana sebuah tempat usaha dapat terus menjalankan aktivitas komersial apabila kewajiban perpajakan dan kelengkapan legalitasnya masih menyisakan persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian.
Dalam tuntutannya, GEMIRA mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pembayaran pajak BOASH Waterpark, termasuk memastikan ada atau tidaknya tunggakan serta besaran kewajiban yang belum dipenuhi.
Selain itu, GEMIRA meminta dinas terkait membuka transparansi mengenai status perizinan usaha, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta perizinan lain yang diwajibkan sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, GEMIRA juga mendesak pemerintah daerah melalui Satpol PP dan instansi berwenang untuk melakukan penghentian sementara hingga penyegelan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran dan telah terpenuhi dasar hukum serta prosedur penindakannya.
GEMIRA menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan bertujuan menghambat investasi maupun aktivitas perekonomian daerah. Namun, setiap kegiatan usaha harus berjalan berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan tanggung jawab hukum.
“Jika kewajiban pajak belum dituntaskan dan legalitas belum diselesaikan, atas dasar apa operasional usaha tersebut terus dibiarkan berjalan?” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut.
GEMIRA meminta Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat serta mengambil langkah objektif berdasarkan hasil pemeriksaan.
Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal persoalan BOASH Waterpark hingga pemerintah daerah memberikan kejelasan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
GEMIRA menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak tanpa tebang pilih.
(Arif Rizky Effendi/mg-uika)


