Bogor | Jurnal Bogor
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian positif dalam berbagai penilaian standar pelayanan harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Tahun 2026 yang membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, forum konsultasi publik merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus ruang bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan regulasi pelayanan publik.
“Kegiatan forum konsultasi publik merupakan amanah dari undang-undang. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar yang jelas. Peran serta bapak dan ibu sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan atau input agar regulasi yang disusun dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor. Harapan saya, kehadiran bapak dan ibu dapat memberikan warna dan kontribusi dalam penyusunan regulasi ini,” kata Denny Mulyadi.
Ia menambahkan, di tengah perkembangan pelayanan publik yang semakin berbasis digital, masyarakat harus mendapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat. Karena itu, penyusunan SOP perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan berjalan secara terukur dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, terdapat empat fokus penyempurnaan SOP yang dibahas. Pertama, layanan sigap bencana untuk memastikan kecepatan dan ketepatan respons tanggap darurat, sehingga penanganan bencana dapat terkoordinasi dengan baik.
Kedua, aksara disabilitas yang menitikberatkan pada akurasi dan sinkronisasi data pelayanan bagi penyandang disabilitas.
“Fokus kedua ini harus memberikan komitmen untuk mewujudkan layanan inklusif berbasis data yang valid dan terbarukan guna mengoptimalkan kesejahteraan penyandang disabilitas, termasuk SOP-nya,” tegasnya.
Menurutnya, data penyandang disabilitas harus tervalidasi dan terstruktur agar berbagai bentuk intervensi pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
Ketiga, penyempurnaan SOP Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam memberikan pendampingan terhadap permasalahan psikososial serta penertiban tata kelola perizinan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) agar berjalan transparan dan mampu menjaga kepercayaan publik.
Keempat, penyempurnaan SOP Penerima Bantuan Iuran (PBI), ground check, dan perwalian anak dalam rangka meningkatkan kualitas verifikasi peserta.
Denny Mulyadi secara khusus menyoroti pentingnya kesepakatan dan ketepatan dalam proses verifikasi serta validasi data penerima PBI. Menurutnya, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahun untuk program tersebut sehingga diperlukan SOP yang jelas agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk jajaran Dinsos Kota Bogor dan perangkat daerah Pemkot Bogor, mari kita tindak lanjuti hasil forum konsultasi ini melalui tahapan-tahapan yang jelas. Masukan yang diberikan harus benar-benar dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan publik,” ujarnya.
