Bogor | Jurnal Bogor
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mulai memasang papan pengawasan pajak daerah atau plang terhadap sejumlah objek pajak yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hingga 11 November 2026, total pokok tunggakan dari 12 wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran penertiban tersebut mencapai Rp5.241.138.224 atau sekitar Rp5,24 miliar.
Pemasangan plang pengawasan yang dilaksanakan pada 9 dan 11 November 2026 ini menjadi salah satu langkah Bapenda Kota Bogor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa pemasangan plang dilakukan secara bertahap terhadap sejumlah objek pajak yang memiliki catatan tunggakan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari tahun-tahun sebelumnya hingga 2026.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha menjadi salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Bogor.
Berdasarkan data realtime Bapenda per 11 November 2026, terdapat 12 wajib pajak yang menjadi sasaran pemasangan plang pengawasan.
Beberapa di antaranya memiliki catatan tunggakan cukup panjang. PT Kushendy Asribusana (Cab) di Kampung Neglasari tercatat memiliki tunggakan sejak 2013 hingga 2026.
Kemudian Ahmad Syarif Abdurrahim di Kampung Bubulak tercatat menunggak pada 2015, 2020 hingga 2023, serta 2026. Sementara Harijadi Hardja di Jalan Siliwangi Nomor 29 memiliki tunggakan periode 2018 hingga 2024.
Objek pajak lainnya yang menjadi sasaran pemasangan plang yakni WP Ping Arifin di Jalan Pajajaran Blok O dan PT Goodray Indonesia di Jalan Raya Wangun, dengan tunggakan periode 2020 hingga 2026.
Selanjutnya, Josef Kandiawan di Jalan Raya Tajur dengan tunggakan 2024 dan 2026, PT Urip Waras Selamet di Jalan Brigjen Saptadji Hadiprawira Nomor 49 dengan tunggakan 2022 hingga 2026, serta Wardah/Tourist House di Jalan Paledang Nomor 30 dengan tunggakan 2019 dan 2021 hingga 2026.
Bapenda juga memasang plang pengawasan di objek pajak PT Onih Karya Mandiri di Jalan Paledang Nomor 52, PT Sumber Tirta Mas Abadi di Hollywood Greenwood Residence, Lilie Wihardja di Jalan Raya Tajur Nomor 34, serta Anton Wartono di Jalan Raya Wangun.
Abdul Wahid menegaskan, pengawasan terhadap wajib pajak menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan setiap kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai ketentuan.
Pemasangan plang tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajiban yang masih tertunggak.
Ia berharap langkah pengawasan ini dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan pembayaran PBB-P2, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan berbagai program pelayanan bagi masyarakat.
“Kami juga akan terus melakukan pemantauan terhadap objek pajak yang memiliki tunggakan sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan pajak daerah,” pungkasnya.
