Bogor | Jurnal Bogor
Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), masyarakat kini memiliki kemudahan untuk mendaftar, mengecek kelayakan, hingga memantau status pengajuan bantuan sosial secara mandiri.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Atep Budiman, menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan sistem pelayanan dan pendataan bantuan sosial terintegrasi yang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan memanfaatkan infrastruktur digital atau Digital Public Infrastructure (DPI).
Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Menurut Atep, kehadiran Perlinsos Digital menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial, terutama untuk meminimalkan kesalahan pendataan yang selama ini berpotensi menyebabkan warga yang berhak justru tidak menerima bantuan atau sebaliknya.
“Melalui sistem digital ini, proses pendataan dan pengajuan bantuan sosial diharapkan semakin transparan dan akurat. Masyarakat juga diberikan kemudahan untuk mengakses layanan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada proses pelayanan secara konvensional,” demikian penjelasan yang dapat disampaikan Atep.
Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
IKD berfungsi sebagai Single Sign-On (SSO) atau pintu masuk utama untuk mengakses Portal Perlinsos Digital. Karena itu, masyarakat sangat disarankan mengaktifkan IKD agar proses pengajuan bantuan dapat dilakukan lebih mudah.
Dalam mekanismenya, masyarakat dapat mengakses portal melalui laman resmi https://perlinsos.kemensos.go.id, kemudian masuk menggunakan NIK dan PIN IKD. Setelah itu, pengguna menjalani verifikasi wajah sebelum memilih jenis bantuan yang ingin diajukan.
Terdapat dua jenis bantuan yang dapat dipilih, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Masyarakat dapat memilih salah satu atau mengajukan keduanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
Setelah menentukan jenis bantuan, pemohon diminta memasukkan ID pelanggan PLN atau ID PLN rumah tangga yang bersangkutan, kemudian kembali menjalani verifikasi wajah. Berdasarkan alur layanan yang disosialisasikan, proses pengajuan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit.
Sementara itu, bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital, tersedia pula layanan melalui Agen Perlinsos. Skema ini mengusung prinsip Warga Bantu Warga, sehingga warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan secara mandiri tetap bisa mendapatkan pendampingan.
Keunggulan lainnya, Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari tujuh sumber lintas lembaga, yakni Dukcapil, DTKS, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, Korlantas atau Samsat, PLN, serta ATR/BPN.
Integrasi tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara lebih menyeluruh, mulai dari kesesuaian identitas kependudukan, kepemilikan aset, daya listrik, hingga status pekerjaan.
Dengan demikian, proses penentuan penerima bantuan tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tetapi juga mempertimbangkan berbagai indikator yang saling terhubung.
Sistem ini juga dilengkapi fitur sanggah dan pembaruan data mandiri. Artinya, masyarakat yang merasa hasil verifikasi belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan sanggahan maupun memperbarui data melalui mekanisme yang tersedia.
Bahkan, berdasarkan hasil uji coba di Bali, penerapan sistem ini disebut mampu menurunkan angka exclusion error sebesar 24,1 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi perbaikan dalam mengurangi kasus masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria, tetapi tidak tercatat sebagai penerima bantuan.
Atep berharap masyarakat Kota Bogor dapat mulai memahami mekanisme layanan digital tersebut, termasuk mempersiapkan identitas kependudukan digital sebagai salah satu persyaratan akses.
“Yang terpenting, masyarakat memahami bahwa digitalisasi ini ditujukan untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial. Karena itu, aktivasi IKD menjadi langkah awal yang perlu diperhatikan,” demikian pesan yang dapat ditekankan dalam sosialisasi Perlinsos Digital.
Melalui penerapan sistem ini, pemerintah berharap akses terhadap bantuan sosial semakin terbuka, proses pendataan lebih akuntabel, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program perlindungan sosial.n Fredy Kristianto
