Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sempat menyatakan menunda, pemerintah akhirnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idelogi Pancasila (HIP) setelah banyaknya penolakan. Bahkan seperti daerah lain, Aliansi Nasional Anti Komunis Bogor Raya juga menyatakan menolak dan meminta aparat mengusut tuntas inisiator RUU HIP.
“”Kita sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu. Kalau pemerintah misalnya, karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila. Menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang,” ujar Menkopolhukam RI Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7).
Dia membeberkan kondisi politik Indonesia saat ini memanas karena banyak demo menolak RUU HIP. “Kondisi politik kita banyak demo menolak RUU HIP di berbagai daerah. Saya berbicara dengan BIN bahwa RUU ini bikin situasi panas. Apalagi urgensinya apa, saat kita sibuk dengan urusan COVID-19 masak urus ini (RUU HIP),” kata dia.
Mahfud juga mengaku ingin meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa RUU tersebut dibuat oleh pemerintah. Padahal RUU tersebut adalah pengajuan dari DPR RI. “RUU ini datang dari DPR. Jadi begini ada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di sini ada daftar rencana UU dalam 5 tahun ke depan jumlahnya 156. Lalu dicari mana yang prioritas tahun ini. Ini rancangan yang disiapkan DPR bukan oleh pemerintah,” terang Mahfud.
Mahfud bahkan buka-bukaan bahwa dirinya disuruh secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek RUU HIP. Lalu melaporkannya kepada presiden kembali. “Jadi surat itu datang 23 Mei pas dekat hari raya. Sama Pak Presiden langsung didisposisi ke saya. Saya yang suruh melajari RUU yang saat ini dibahas banyak orang. Saya pelajari agak kaget juga karena membuat haluan ideologi Pancasila,” ujar Mahfud.
“Isinya mengenai tafsir Pancasila itu apa dan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. 2 pokok itu. Kemudian tafsir Pancasila jadi masalah karena dasarnya beberapa UU tetapi tidak ada pertimbangan Tap MPRS no 25 tahun 1966,” lanjutnya.
Tap MPRS sendiri, dijelaskan oleh Mahfud berisi ketetapan PKI sebagai organisasi dilarang dan dibubarkan. Selain itu isinya juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. “Nah itu yang jadi masalah. RUU itu nanti Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bisa jadi ekasila gotong royong. Di situ ribut. Ketika surat sampai, saya kebetulan mendapat video dari Barisan Ulama Madura yang menyatakan menolak RUU HIP karena membuka pintu bagi komunisme. Maklumat MUI seluruh Provinsi juga menolak rancangan itu. Semuanya,” urainya.
Mahfud menegaskan pemerintah menolak RUU HIP dan telah mengembalikannya kepada DPR. Pemerintah juga meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat RUU.
Sementara sebelumnya, ribuan massa di Bogor mengge;ar aksi tolak RUU HIP. Ribuan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Bogor Raya menghadiri Apel Siaga Tolak RUU HIP di Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat (3/7).
Dalam aksinya, ANAK NKRI Bogor Raya menyatakan dukungannya atas maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU HIP tanpa kompromi. “Kami menolak tanpa kompromi RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI untuk menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas,” ujar Koordinator ANAK NKRI Bogor Raya Endy Kusuma dalam siaran pers.
Selain itu, ANAK NKRI Bogor Raya juga mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas inisiator RUU HIP. “Terkait maklumat MUI, kami siap mendukung dan menyukseskan keputusan MUI jika pilihan Al Masiroh Kubro (demo besar-besaran) dilakukan sebagai pilihan dalam menolak RUU HIP,” jelas Endy.
Pihaknya juga mendukung pernyataan bersama ANAK NKRI Pusat yang menolak RUU HIP, termasuk siap menjalankan instruksi ANAK NKRI Pusat untuk mengadakan aksi di Bogor. “Berdasarkan instruksi ANAK NKRI Pusat dan hasil musyawarah para ulama, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas Islam di Bogor,” jelas Endy.
Aksi damai tersebut juga dihadiri sejumlah ulama dan tokoh antara lain MS Kaban (mantan Menteri Kehutanan), Slamet Maarif (Ketua PA 212), Mahdi Assegaf (Pimpinan Majelis Syababul Khaer) dan lainnya. Hadir pula sejumlah tokoh dari ormas nasionalis dan kalangan mahasiswa.
ASS |*
