Jurnal Bogor | Jakarta
Pemerintah terus mematangkan langkah menuju penerapan wajib biodiesel 50 persen (B50) yang direncanakan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Sejumlah tahapan pengujian serta penyempurnaan kajian teknis masih dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 bisa berjalan aman dan sesuai kebutuhan di berbagai sektor.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa penerapan B50 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi teknis, kesiapan industri, serta penguatan ekosistem energi nasional agar implementasinya berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, program biodiesel memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber energi dalam negeri yang lebih besar, sekaligus mendukung proses transisi energi di Indonesia.
Saat ini, pengujian B50 dilakukan pada berbagai sektor mulai kendaraan otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat di sektor pertambangan, transportasi laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian.
Langkah ini bertujuan memastikan spesifikasi bahan bakar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pelaksanaan program biodiesel tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga faktor ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. DEDI
