Pamijahan l Jurnal Bogor
Beragam organisasi kepemudaan maupun unsur masyarakat lainnya di Bogor Barat mengapresiasi kepemimpinanan Rudy Susmanto-Jaro Ade yang baru satu tahun menjabat sebagai Bupati Bogor banyaknya gebrakan serta kebijakan terukur yang memberikan warna perubahan untuk kemajuan Kabupaten Bogor.
Kali ini apresiasi datang dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah atau yang akrab disapa Along. Dia menilai, wilayah Kabupaten Bogor yang amat luas yang dihuni padatnya penduduk, namun kebijakan Rudy Susmanto satu tahun ini dinilai secara nyata membangun gebrakan baru.
“Di lapangan kami memotret telah mengalami kemajuannya seperti pelayanan publik baik di Bapenda tempat pembayaran payar pajak hingga berjalan di setiap kecamatan, termasuk pelayanan administrasi di Disduk, Damkar hingga pelayanan kebencanaan BPBD telah mengalami kemajuan,” kata Along kepada Jurnal Bogor, Senin (23/2/2026).
Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama wakilnya Ade Ruhandi (Jaro Ade) yang dilantik pada 20 Februari 2025 itu, selain berkolaborasi dengan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) TNI, KPK termasuk pihak kepolisian, ia juga gercep menangani bencana yang terjadi di Babakan Madang, Cisarua, Tajur Halang maupun di tempat bencana lainnya.
Terwujudnya pembangunan disetiap sektor, baik infrastruktur maupun pembangunan SDM, telah berkolaborasi dengan para alim ulama, pengusaha serta membangun sinergitas di beberapa kementerian pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur, alun- alun, betonisasi jalan, jembatan, drainase hingga pembangunan kantor kecamatan dan Masjid Nurul Wathon.
“Penguatan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha UMKM dan Koperasi dan para pedagang juga dilakukan dengan dibangunnya Pasar Leuwiliang pascakebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu,” jelas Along.
Dalam mendukung ekonomi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, Pemkab Bogor juga menghadirkan dengan digelarnya bazar pasar pangan murah.
Begitu juga pengelolaan lingkungan hidup dengan penanaman hutan kota berikut kebersihan sampah di daerah aliran sungai bagian dari program keinginan masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kekurangan yang harus dievaluasi kedepannya agar pelayanan di dinas-dinas agar lebih prima dan terukur dalam menjalankan kebijakan pimpinannya.
** Arip Ekon
