Bogor | Jurnal Bogor
Anggota DPRD Kota Bogor dari Komisi IV, Subhan, menyoroti carut-marutnya pendataan bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini terungkap saat dirinya melakukan reses di wilayah Cimanggu Kecil, Kecamatan Bogor Tengah.
Subhan menemukan fakta di lapangan bahwa banyak warga yang secara ekonomi layak menerima bantuan, justru terganjal oleh status Desil (tingkat kesejahteraan) yang tinggi dalam sistem data pemerintah.
Menurut Subhan, banyak warga di atas Desil 5 yang secara otomatis tidak mendapatkan PKH, padahal kondisi riil mereka sangat memprihatinkan.
“Yang menarik di hasil reses saya adalah mengenai banyaknya warga yang tidak mendapat bantuan PKH karena secara Desil mereka di atas Desil 5. Padahal, mereka mengaku benar-benar tidak mampu, pekerja lepas, tidak ada indikasi terlibat pinjaman online (pinjol) atau judi online (judol), dan rumahnya pun masih mengontrak,” ujar Subhan.
Ia menambahkan, masalah ini menjadi konsentrasi besar Komisi IV untuk mengevaluasi parameter Desil tersebut. Subhan mempertanyakan mekanisme pendataan yang membuat keluarga dengan beban ekonomi tinggi seperti suami tidak bekerja dan memiliki banyak anak usia sekolah justru dianggap mampu secara sistem.
“Ini tanggung jawab Dinas Sosial untuk membenahi masalah pendataan. Harus ada evaluasi dan verifikasi ulang yang intens agar data Desil ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan,” tegasnya.
Kendala RTLH di Rumah Induk dan PBI BPJS
Selain bansos, Subhan juga menampung keluhan terkait program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di wilayah tersebut, banyak pengajuan RTLH terkendala status ‘Rumah Induk’ atau rumah warisan yang belum dipecah kepemilikannya.
“Di Cimanggu Kecil ini kendalanya adalah rumah induk. Orang tua sudah meninggal, rumah tidak layak, tapi pengajuannya terhambat. Saya akan dalami ini ke dinas terkait seperti Kesra dan Perkim untuk mencari solusinya,” jelas Subhan.
Masalah kesehatan juga tidak luput dari perhatian. Banyak warga mengeluhkan status PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif tanpa alasan jelas. Terkait hal ini, Subhan memastikan bahwa saat ini sedang dilakukan proses integrasi sistem data agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
Antisipasi Reptil dan Infrastruktur
Dalam kegiatan reses tersebut, Subhan juga menggandeng tim BPBD Kota Bogor serta tim ahli penanganan reptil untuk memberikan edukasi kepada warga. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu cara mengantisipasi masuknya hewan liar ke pemukiman.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur seperti jalan berlubang dan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) juga dilaporkan warga. Subhan menyayangkan usulan masyarakat di Musrenbang yang sangat minim terealisasi.
“RW sudah mengajukan lewat Musrenbang, tapi yang di-ACC cuma satu. Masalah PJU yang sudah lama diajukan pun tak kunjung tiba. Ini akan terus kami kawal di DPRD,” tutupnya.
** Fredy Kristianto
