Pakar TPPU Kritisi Pejabat Tak Malu Divonis Koruptor

Cibinong | Jurnal Bogor
Pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih memberi komentar pedas atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin (19/1/2026). KPK melakukan OTT kepada Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, Maidi dan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, Sadewo.
Menurut Yenti, OTT tersebut menjadi bukti bahwa korupsi masih merajalela dan orang semakin tidak takut pada hukuman sebagai koruptor.
“Ini ada masalah besar, kenapa korupsi menjamur, kenapa terkesan tidak takut, tidak malu dihukum sebagai koruptor,” tegas Yenti kepada Jurnal Bogor saat dimintai tanggapannya terkait OTT tersebut.
Yenti melanjutkan bahwa UU Tindak Pidana Korupsi kini makin melemah sementara KUHAP yang baru justru memberi keleluasaan kepada koruptor dengan alasan kemanusiaan karena tidak dipajang saat konferensi pers proses OTT.
“Undang-undangnya yang melemah. KUHAP baru yang memberi keleluasaan tidak boleh dipajang nampaknya juga membuat mereka semakin berani dan tidak segan-segan nekat merampok uang anggaran pembangunan, atau menerima pelicin,” kata mantan ketua pansel komisioner KPK.
Yenti menduga vonis hukuman kepada koruptor dianggapnya terlalu rendah dan tidak memberi efek jera.
“Hukumannya terlalu rendah dan tidak menjerakan. Lembaga Pemasyarakatannya juga istimewa karena terpisah di LP Sukamiskin bukannya dicampur dengan pelaku kejahatan yang lain,” ujar perumus rancangan KUHP dan KUHAP yang akhirnya mulai diterapkan di 2026.
Yenti berharap agar ada upaya pencegahan melalui sistem tata kelola pemerintahan dan sistem penyelenggaran pemilu. “Perlu dipikirkan juga, pidana yang berat untuk tipikor. Segera revisi UU tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat UN CAC 2003,” tandas Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).n Herry Setiawan