Cigudeg | Jurnal Bogor
Menanggapi aksi unjuk rasa, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Jaro Ade turun langsung berdialog dengan massa di Cigudeg, Senin (12/1/2026) sore. Pertemuan yang digelar pukul 16.00 WIB itu menghasilkan sejumlah penjelasan dan komitmen pemerintah daerah terkait dua isu utama: bantuan sosial (bansos) dan jalan khusus angkutan tambang.
Di hadapan massa, Bupati Rudy menegaskan pemerintah tidak diam. Mengenai bansos, ia menyatakan komunikasi intensif telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pencairan bansos untuk wilayah tersebut, yang penerimanya bertambah dari data awal 6.000 menjadi sekitar 15.000 orang, dipastikan akan dilakukan pada pekan depan.
“Paling cepat dibayarkan hari Rabu minggu depan, paling lambat Kamis. Selisihnya cuma sehari,” jelas Rudy.
Terkait wacana pembuatan jalan khusus angkutan tambang, Rudy menepis bahwa kebijakan itu muncul akibat aksi demo. Ia mengklaim proses perencanaan telah berjalan sejak 2025, dengan anggaran pembebasan lahan telah masuk dalam APBD 2026. Wakil Bupati Jaro Ade ditunjuk sebagai ketua tim pembebasan lahan pada tahun lalu, dan prosesnya ditargetkan berjalan pada tahun ini.
“Bukan karena bapak ibu demo baru kita tentukan kebijakannya. Saksinya jelas, Pak Jaro Ade,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan telah menjadwalkan pertemuan dengan para pengusaha tambang di Bogor Barat pada Selasa (13/1/2026) sore di Pendopo Kabupaten. Tujuannya, untuk membahas kelanjutan isu pertambangan. Ia juga berharap, setelah bansos cair, perwakilan masyarakat dapat mengaudiensikan persoalan “dua sumbu” dan pembukaan tambang langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
“Saya minta ke depan, masyarakat bisa langsung bertanya ke Wakil Bupati yang tinggal di Cigudeg. Pasti gamblang,” ujarnya
Koordinator Aksi, Asep Fadlan, mengaku cukup puas dengan hasil dialog. Ia menegaskan bahwa tambahan kuota bansos adalah janji gubernur, bukan permintaan massa. Namun, ia menyatakan tuntutan belum sepenuhnya selesai.
“Kita tidak meminta, itu janji gubernur,” kata Asep.
Asep juga menyoroti persoalan lapangan kerja dan beban cicilan leasing truk warga. Ia meminta Bupati Bogor mengeluarkan surat edaran untuk mendorong restrukturisasi dan keringanan dari pihak leasing.
Meski puas, Asep memberikan ancaman aksi lanjutan. Jika pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat atau pihak terkait (KDM) tidak membuahkan hasil dan tambang tetap ditutup, massa siap melakukan aksi dengan skala lebih besar.
“Kita khawatir kalau ini berlarut, tingkat kriminalitas meningkat. Ini sudah soal perut, kebutuhan hidup,” ujarnya.
Asep menggambarkan kondisi warga yang terdesak, bahkan ada yang nekat mengambil material sisa tambang di area berbahaya. “Ada warga kami yang sampai digigit ular. Batu di hutan, di sawit, diambil, dipantek, dibelah. Risikonya besar,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini berada dalam tekanan waktu untuk merealisasikan janji-janjinya, sementara massa aksi bersiap mengawal dan memberi tenggat waktu penyelesaian.
** Rahman Efendi
