Bogor | Jurnal Bogor
Carut marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Kota Bogor, membuat Komisi IV DPRD memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) agar peristiwa serupa tak terulang pada 2026 ini.
Sekretaris Komisi IV, Subhan mengatakan, berdasarkan rapat bersama dengan Disdik, pada SPMB 2026 akan dibuatkan sistem terintegrasi antara sekolah negeri dan swasta.
“Disdik akan mengupayakan kerjasama dengan sekolah swasta untuk menampung calon siswa yang tidak diterim di negeri. Sebab, nantinya dalam sistem terintegrasi itu akan ada tiga pilihan sekolah untuk calon siswa, dua di antaranya negeri dan satu swasta,” ujar Subhan kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).
Nantinya, kata Subhan, calon siswa yang tak diterima di negeri bisa masuk ke swasta, dan akan diberi bantuan oleh pemerintah sebesar Rp3 juta per tahun untuk membayar SPP.
“Kuota untuk bantuan siswa disediakan 2 ribu slot. Karena itu nantinya Nomor Induk Siswa (NIS) akan terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar tepat sasaran. Sebab, bantuan ini diperuntukan bagi siswa miskin,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
Kata Subhan, di Kota Bogor terdapat sebanyak 72 SMP swasta, dan 54 sekolah di antaranya disebut kualitasnya sama dengan sekolah negeri.
“Pilihan sekolah swasta yang masuk dalam sistem itu, tetap berdasarkan zonasi. Jadi nggak bisa ngacak,” ucapnya.
Selain itu, Komisi IV juga mendukung penuh upaya Disdik menambah ruang kelas baru (RKB) di luar dua sekolah SMP Negeri 22 dan 23.
“Jadi ada tiga SMP Negeri yang akan ditambah RKB, tentunya akan menambah jumlah rombel di sekolah. Kami akan mensupport secara anggaran agar bisa direalisasikan,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
