jurnalinspirasi.co.id – Kegagalan membayar Pemkab Bogor atas ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan di tahun anggaran 2025, mendapat respon dari ketua LSM PRB, Johan Pakpahan.
“Sikap LSM PRB jelas ada kesalahan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor,” ujar Johan kepada Jurnal Bogor, Jumat (2/1/2026).
Johan menjelaskan para pengusaha atau pihak ketiga yang belum dibayarkan karena kondisi defisit keuangan Pemkab Bogor tidak perlu dikhawatirkan karena Pemkab Bogor dengan APBD hampir Rp12 triliun pasti sanggup membayar.
“Para pengusaha yang pekerjaannya belum dibayarkan tidak perlu khawatir. Pemkab Bogor pasti bayar hanya saja masih menghitung proses PAD dan dana dari sumber-sumber keuangan lainnya,” ujar Johan melalui sambungan telpon.
Ada yang tidak sinkron antara belanja, pendapatan dan kas daerah. Ketidaksinkronan itu disebabkan salahsatunya besarnya pengeluaran untuk penanganan bencana.
“Selain itu ada perencanaan yang kurang baik sehingga menimbulkan miskomunikasi antara BPKAD dan Bapenda. Sementara Bupati Bogor disibukan dengan kegiatan membangun dengan cepat tapi tidak diimbangi dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Johan.
Oleh karena itu, Johan memberi saran agar Pemkab Bogor menaikan plafon anggaran sebesar Rp15 triliun dengan banyaknya potensi pendapatan yang belum optimal.
“Defisit APBD ini karena ada potensi pendapatan yang belum optimal digali oleh Bapenda. Harunya APBD Bogor ini bisa sampai Rp15 triliun,” kata politikus PDIP.
Johan juga menegaskan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto harus berhati-hati dalam mengelola anggaran. Harus ada prioritas program unggulan yang dibiayai APBD agar Bogor benar-benar menjadi Istimewa sesuai jargon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade).
“Boleh saja membangun dengan cepat tapi harus disesuaikan dengan visi Bogor Istimewa dan Gemilang oleh Pak Rudy dan Pak Jaro Ade. Ini semua agar tidak terulang Pemkab Bogor gagal bayar ke ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan,” tegas pria kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Johan juga mengingatkan kepada para pengusaha agar sabar karena pemda pasti membayar tagihan yang gagal bayar di 2025.
“Kepada rekan-rekanku sesama pengusaha harap bersabar pasti tagihan kita semua dibayar ketika dananya sudah ada dan cukup,” tandas salahsatu pengurus Gapensi Kabupaten Bogor.
Terpisah, rumor beredar yang diperoleh Jurnal Bogor, harusnya ada dana pusat ke kas daerah Pemkab Bogor sebesar Rp370miliar pada 24 Desember 2025. Namun dana itu gagal masuk ke kas daerah karena kesalahan sistem keuangan di pemerintah pusat. Akhirnya ratusan paket proyek 2025 yang totalnya diduga senilai Rp400 miliar gagal dibayarkan pada 31 Desember 2025.
(Herry Setiawan)
