jurnalinspirasi.co.id – Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 Yuyud Wahyudin mengusulkan agar Pemkab Bogor menerapkan mekanisme pembayaran yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang dibiayai APBN. Hal itu dapat mengurangi potensi silpa negatif di akhir tahun anggaran.
“Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah solusi konstruktif yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk dapat mengurangi potensi silpa negatif pengelolaan anggaran di pemda,” ujar Yuyud yang kini mengampu sebagai direktur lembaga kajian Institut Studi Ekonomi Pembangunan (INSTEP) kepada Jurnal Bogor, Senin (17/11/2025).
Yuyud menjelaskan RPATA telah digunakan oleh kementerian dan lembaga yang dibiayai APBN dan telah menjadi solusi konkrit dalam mengatasi pembiayaan pelaksanan pekerjaan baik infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa. RPATA sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109 tahun 2023.
“Saat ini K/L yang didanai APBN sudah mengadopsi mekanisme pembayaran dengan RPATA. Sebelumnya mekanisme ini dikenal dengan Bank Garansi, nah sekarang sudah ada RPATA,” ujar Direktur INSTEP.
Oleh karena itu, Yuyud memberi saran agar Pemkab Bogor dapat menggunakan mekanisme RPATA jika berhadapan dengan keterlambatan pelaksanaan proyek karena administrasi atau kendala seperti kelangkaan bahan material alam yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.
“Fenomena kelangkaan bahan material alam sebagai dampak penutupan sementara tambang di 3 kecamatan di Bogor memang berpotensi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak. Namun pembiayaannya bisa diatasi jika Pemkab Bogor mau menggunakan mekanisme RPATA atau jika memakai nomenklatur daerah memakai nama RPATADA,” tegas Yuyud.
Kini tinggal kemauan politik dan keinginan baik dari Pemkab Bogor yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk bisa mengadopsi solusi administratif anggaran yang dapat berdampak pada penilaian kinerja keuangan daerah.
“Solusi sudah ada, ya tinggal political will dan good will dari bupati Bogor serta jajarannya, mau diadopsi atau tidak. Atau mau begini terus kondisi serapan anggaran pemkab yang sudah kita ketahui bersama,” tandas Yuyud.
(Herry Setiawan)
