jurnalinspirasi.co.id – Mohammad Supriyadi Wakil Ketua 4 BPC Gapensi Kabupaten Bogor mengapresiasi audiensi Gapensi, Komisi 3 DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berlangsung produktif dan solutif. Audiensi itu digelar Jumat (14/11/2025) lalu di ruang rapat Komisi 3 DPRD.
“Kami sangat mengapresiasi itikad baik dari DPRD khususnya Komisi 3 yang telah mempertemukan kami sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam merespon kelangkaan bahan material alam dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Kabupaten Bogor,” ujar Supri kepada Jurnal Bogor, Senin (17/11/2025).
Audiensi itu dihadiri anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Peloy, Patoni, Ahmad Maulana dan Fuad Al Anshory. Dinas PUPR dihadiri oleh PPK yang juga Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Fadli. Sementara BPC Gapensi dihadiri Ketua, Hilal Firmansyah, Sekum Hendro Sektiawan, Wakil Ketua 1 Irsan, Wakil Ketua 4 Mohammad Supriyadi dan pengurus Gapensi lainnya. Inspektorat Pembantu wilayah 4 bidang pembangunan infrastruktur Raya juga hadir dalam rapat.
Audiensi berlangsung interaktif dan produktif dan menghasilkan sejumlah kesepahaman masing-masing masalah dan usulan solusi baik dari pihak kontraktor maupun masalah dan solusi dari pihak PPK.
“Pada intinya audiensi itu cukup melegakan kami dari pihak kontraktor dan paham kesulitan dari pihak PPK. Komisi 3 juga cukup proporsional dalam menilai kondisi kelangkaan bahan material alam saat ini,” ujar Supri.
Sementara itu, Anggota Komisi 3 yang memimpin rapat audiensi, Nurodin Jaro Peloy mengatakan bahwa kondisi saat ini sudah terpantau oleh DPRD dan sudah dapat dipahami langkah yang harus diambil oleh semua pihak.
“Kami sudah memantau ke lapangan progres sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Memang kelangkaan bahan material alam saat ini penting segera disikapi administratif oleh Dinas PUPR dan kontraktor,” ujar Nurodin Jaro Peloy.
Nurodin Jaro Peloy menambahkan bahwa dengan sinergitas antara kontraktor, dinas bersama DPRD akan menghasilkan solusi konstruktif yang dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan DPRD berupaya menjalankan tugas itu sebaik mungkin agar hasil pembangunan berkualitas dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kami di DPRD juga akan memantau langsung apapun kebijakan yang dihasilkan oleh Dinas PUPR,” imbuhnya.
Nurodin Jaro Peloy juga menambahkan intinya dengan kelangkaan material dampak penutupan sementara pertambangan oleh Gubernur Jawa barat, Komisi 3 DPRD sangat berhrap tidak berdampak pada mangkraknya pengerjaan infrastruktur yang telah bertahun tahun dinanti oleh masyarakat.
“Harus ada stategi dan penyesuaian teknis di lapangan yang flexible dengan tidak mengabaikan kualitas serta hasil pekerjaan dan jika penting serta sesuai aturan untuk memberikan kompensasi atas kelangkaan bahan material dampak dari penutupan tambang sementara tersebut,” tandas politikus PKB.
(Herry Setiawan)
 lalu di ruang rapat Komisi 3 DPRD.){kind=link}