Jurnal Inspirasi – Memasuki awal Januari, musim panen seharusnya menjadi momen kebahagiaan bagi para petani. Namun, harapan untuk meraih keuntungan justru terasa jauh dari kenyataan. Para petani di Sukabumi justru diliputi keresahan.
Pasalnya, di beberapa wilayah, harga gabah di tingkat petani anjlok hingga Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sejumlah petani mengaku terpaksa menjual hasil panen mereka ke tengkulak dengan harga murah karena kebutuhan mendesak, seperti biaya produksi dan cicilan. Sementara itu, gudang Bulog di daerah terpantau belum aktif menyerap gabah, dengan alasan kapasitas penyimpanan yang penuh.
Jujum, seorang petani dari Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengungkapkan kesulitannya.
“Kami terpaksa menjual gabah ke tengkulak dengan harga Rp5.000 per kilogram karena modal kami terbatas dan terikat utang. Tidak ada pilihan lain, sementara sawah kami seluas 172,2 hektar terus membutuhkan biaya operasional,” ujarnya dengan nada kecewa, Senin, 13 Januari 2025.
Hal yang sama diungkapkan Sajati, petani dari Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja. Ia juga mengeluhkan harga gabah yang hanya berkisar Rp5.000 per kilogram. Ia berharap Bulog bisa turun membeli gabah sesuai HPP.
“Harga gabah kami hanya Rp5.000 per kilogram, apalagi hujan saat panen membuat kualitas gabah menurun. Kami butuh dukungan agar gabah kami dihargai lebih layak,” kata Sajati yang mengelola sawah seluas 70 hektar.
Keluhan lain datang dari Ade Suhendar, petani asal Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja.
“Tanpa fasilitas pasca-panen, kami selalu menerima harga yang ditentukan tengkulak. Gabah saya dihargai Rp5.100 per kilogram, padahal itu jauh dari standar,” jelas Ade.
Situasi ini menambah beban bagi petani yang telah bekerja keras mengolah sawah selama berbulan-bulan. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan gabah hasil panen dapat diserap dengan harga yang layak dan memberikan dukungan berupa fasilitas pasca-panen untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
(bbpmkp)
