Bogor | Jurnal Inspirasi
Sebanyak empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN Pemerintah Kota Bogor terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona. Diketahui, keempatnya dalam kategori orang tanpa gejala (OTG). Mereka merupakan pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, dan masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dan akan segera di karantina di RSUD Kota Bogor.
Dari keempatnya, sebanyak tiga diantaranya adalah warga Kota Bogor satu lainnya warga Kabupaten Bogor. Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyebut empat PNS yang positif Covid-19 diketahui berawal dari rapid test pertama setelah Lebaran atau tepatnya tanggal 26 Mei 2020. “Waktu diketahui reaktif kemudian tanggal tujuh atau delapan dilakukan swab tes,” katanya kepada wartawan, Rabu (10/6).
Dedie menduga keempatnya PNS yang positif Covid-19 berasal dari klaster Pengadaan Barang Jasa (PBJ) karena dari beberapa yang positif ada simpulnya. “Kan ada beberapa klaster di Kota Bogor. Kemarin Dinkes kan sudah lama itu, ada delapan orang termasuk dokter Budi yang meninggal,” ucapnya.
Menurutnya, klaster Dinkes bermula dari diklat PBJ, dan ada keterkaitan PBJ dengan kelompok yang berada di Dinkes dan dua orang di DPRD,” ungkapnya.
Sejauh ini, Kota Bogor mencatat rekor baru lantaran pada Rabu (10/6) terdapat 16 kasus, 15 di antaranya terdeteksi pada Selasa (9/6). Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa belasan pasien kasus baru itu terpapar dari rumah sakit, lingkungan Pemerintahan Kota Bogor, dan luar daerah.
Bima Arya menuturkan, peningkatan jumlah positif secara drastis itu baru pertama kali di Kota Bogor dan terbanyak dalam sepekan terakhir, setelah beberapa hari curva paparan Covid-19 melandai.
Kata dia, pemerintah akan memperkuat protokol kesehatan di seluruh rumah sakit. Ia juga menginstruksikan Dinkes melakukan audit sistem kinerja di rumah sakit rujukan di seluruh rumah sakit dan Puskesmas di Kota Bogor.
“Apabila melihat komposi ada 59 pasien positif. Sebanyak 21 di RS dan 38 isolasi mandiri. Kedepan, semua isolasi mandiri dialihkan ke RSUD Kota Bogor. Tidak ada lagi isolasi mandiri,” beber Bima.
Lebih lanjut, sambung Bima, guna memastikan pengawasan ketat di Kota Bogor. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan protokol kesehatan di Balaikota Bogor, agar tidak ada potensi penyebaran kasus. “Jadi mau tidak mau ini dapat meningkatkan kedisiplinan di semua tempat,” tandasnya.
n Fredy Kristianto
