jurnalinspirasi.co.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bogor menggeruduk Balai Kota Bogor, Selasa (21/11).
Dalam aksinya, para mahasiswa memakar ban di depan Balai Kota sebagai bentuk protes terhadap padatnya kegiatan seremonial di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya.
“Ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini. Terutama soal agenda-agenda Pemkot Bogor yang menyangkut masa berakhirnya Bima Arya dan Dedie Rachim,” ujar Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Irfan Yoga kepada wartawan.
Menurut dia, agenda seremonial seperti HUT KORPRI, paturay patineung, Munaslub APEKSI dan lain-lain terkesan dipaksakan oleh Pemkot dan sangat tidak mempertimbangkan keuangan Kota Bogor yang sempat mengalami defisit hingga Rp136 millar.
Padahal, kata dia, sebelumnya DPRD mengaku telah mencoret anggaran agenda seremonial itu. “Kami menduga kegiatan dilaksanakan menggunakan APBD, dan ini tidak tepat sasaran. Masyarakat tak merasakan hal ini langsung,” ungkapnya.
Seharusnya, anggaran ini tidak dihabiskan untuk acara yang sifatnya hanya seremonial saja. Sebab, sambungnya, banyak permasalahan di Kota Bogor yang nyatanya belum terselesaikan hingga saat ini.
“Permasalahan Kota bogor dalam pembangunan kesejahtraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pendidikan. Ini seharusnya menjadi acuan Pemkot Bogor dan menjadi perhatian serius,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyoroti beragam kegiatan di tengah defisit anggaran Rp136 miliar, yang sempat melanda Kota Bogor hingga beberapa pembangunan infrastruktur dibatalkan.
“Kan anggaran sempat defisit. Akhirnya Bapenda kan diminta operasi sisir untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kenapa koq bikin acara banyak, yang pasti membutuhkan anggaran yang juga banyak,” ujar pria yang akrab disapa Gus M ini.
Menurut Gus M, seharusnya Pemkot Bogor lebih memprioritaskan program-program yang langsung menyasar masyarakat menengah ke bawah, terutama di sisa akhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota.
“Kami apresiasi wali kota sudah berbuat maksimal untuk kemajuan Kota Bogor. Tapi alangkah baiknya bila ada kesan yg lebih baik dengan tidak memaksakan diri dan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gus M juga mengaku tidak mengetahui berapa total anggaran yang akan digunakan Pemkot Bogor dalam berbagai perhelatan tersebut.
“Sebab setahu saya, waktu rapat di DPRD sudah dicoret oleh Banggar, dan anggaran tersebar di beberapa perangkat daerah untuk menghindari paket lelang mengingat tenggat waktu pelaksanaan. Tapi kalau termyata sekarang ada kegiatan seperti itu, kita nggak tahu,” katanya.
Diketahui, jelang berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menggelar berbagai acara.
Di antaranya HUT KORPRI pada 18 November di GOR Pajajaran, paturay tineung yang akan dilaksanakan di enam kecamatan pada 12,15, serta 16 Desember dalam pelepasan wali kota dan wakil wali kota.
Selain itu, pada 17 Desember akan dilaksanakan peringatan 1 Dekade Bogor City of Runner. Kemudian, pada 23 Desember akan dilaksanakan pesta rakyat serta fareweel speech di 30 Desember 2023.
Sebelumnya pada 26 hingga 27 Desember bakal dilaksanakan capacity building untuk eselon II hingga IIIB di mana kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebelumnya.
Sementara Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Munaslub APEKSI) akan diselenggarakan pada 13 Desember 2023. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan giat apresiasi ASN pada 31 Desember 2023.
Dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Bogor, Hidayatullah mengatakan bahwa pihaknya hanya bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Munaslub APEKSI yang akan digelar pada 13 Desember 2023 di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square.
“Untuk gala dinner akan diselenggarakan di Balai Kota,” ujar Hidayatullah saat dihubungi wartawan.
Saat disinggung mengenai besaran anggaran Munaslub APEKSI. Hidayatullah mengatakan bahwa anggaran penyelenggaraan kegiatan tersebut hanya Rp200 juta yang berasal dari APBD.
“Ya, anggaran cuma segitu (Rp200 juta). Itu diperuntukan untuk rapat pleno dan konsumsi. Kalau untuk hotel dan lain-lain ditanggung peserta,” katanya.* Fredy Kristianto
