Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat menjalani hidup ‘new norma’l dan berdamai dengan Covid-19 dikritik Koalisi Warga untuk LaporCovid-19. Menurut Koalisi, pemerintah seharusnya mengajak masyarakat bersama-sama melawan Covid-19, bukan sebaliknya.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa pandemi ini kemungkinan belum bisa diatasi dalam waktu dekat. Bahkan, muncul kekhawatiran, virus ini bakal menjadi endemik atau terus bersirkulasi pada populasi manusia sampai ditemukannya vaksin yang efektif dan diterapkan secara massal.
“Kita tidak bisa berdamai. Kita perlu mempersiapkan diri dan menghadapinya dalam waktu yang lama,” ujar salah satu inisiator Koalisi, Irma Hidayana, Minggu (17/5).
Untuk itu, Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 menilai pemerintah tidak semestinya mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Negara harus mempersiapkan diri dengan baik dengan berbagai prioritas kesehatan sebelum kembali membuka aktivitas ekonomi dalam kondisi ‘new normal’,” ujar dia.
LaporCovid-19 melihat bahwa pemerintah belum memiliki data akurat yang disampaikan secara transparan. Hal inilah, menurut Irma, yang menghambat kerja pemerintah dalam mengendalikan transmisi Covid-19.
Pemeriksaan massal Covid-19 juga masih menjadi hambatan utama. Data yang dianalisis LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah orang yang diperiksa rata-rata masih di bawah 5.000 orang per hari. Data kematian yang dilaporkan pemerintah juga dinilai masih underreporting dan belum mengacu pada pedoman WHO terkait pelaporan korban.
Laporan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 16 Mei 2020 menunjukkan jumlah kasus positif mencapai 17.025 dengan korban meninggal sebayak 1.089. Namun, data yang dikumpulkan LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah kematian kemungkinan jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah. Sebab, kata Irma, data kematian yang dilaporkan pemerintah pusat hanya mencantumkan jumlah yang meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR.
Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 dari 18 provinsi saja, ujar dia, total kematian ODP/PDP adalah 3.833, sedangkan data kematian positif Covid-19 sebesar 1.015. Jika diakumulasi, angka total kematian karena Covid-19 di Indonesia hingga saat ini minimal mencapai 4.8482.
Irma menilai, PSBB seharusnya belum bisa dilonggarkan dan pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19. “Keputusan transisi menuju ‘new normal’ dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan,” ujar dia.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan segera memberikan lampu hijau sektor usaha dan aktivitas rakyat akan normal. “Saya ambil contoh misalnya rumah makan isinya hanya 50 persen, jarak antar kursi dan meja diperlonggar,” ucap Presiden.
Jokowi menjelaskan rencana pemerintah untuk menerapkan hidup normal ini didasarkan pada pernyataan WHO. Presiden RI juga mengedepankan kesehatan masyarakat agar tetap produktif, aman, dan nyaman meski di tengah pandemi Covid-19. Berdamai dengan pandemi Covid-19 bukan berarti tanda pesimis, begitu ujar Jokowi.
“Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru,” imbuh Joko Widodo.
Lantas, kapan Joko Widodo akan mengetuk palu untuk menyambut tatanan kehidupan baru?. Hingga kini, Joko Widodo dan jajarannya masih mengevaluasi aturan tersebut.
Asep Saepudin Sayyev |*
