Cibinong | Jurnal Inspirasi
Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara pengiriman dan jumlah barang yang dikirim, menjadi dilema pemerintah desa saat ini. Satu sisi masyarakat sangat membutuhkan bantuan tersebut, namun disisi lain seolah dimanfaatkan oleh oknum pengusaha. Direktorat jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos RI saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, jika ada Bantuan Presiden yang tidak sesuai dengan berita acara jumlah barangnya, maka desa jangan mau menandatangani dan kembalikan lagi kepada perusahaan pengirim.
“Desa jangan mau menandatangani berita acara/serah terima barang jika jumlah barang tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat serah terimanya, kembalikan dan minta dikirim sesuai dengan jumlah barang yang tertera dalam berita acara/serah terima,” katanya, kemarin.
“Desa jangan diam tapi laporkan, suruh mereka mengirim sesuai yang sudah ditentukan, jika ada yang menyimpang kembalikan dan jangan mau tanda tangan serah terima barang tersebut,” singkatnya.
Sebelumnya disebutkan, Desa Sanja dan Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, mendapat pengiriman jumlah beras yang tidak sesuai dengan berita acara sehingga menjadi dilema untuk dibagikan kepada masyarakat.
Sekdes Leuwinutug Yayan yang sudah berkoordinasi dengan TKSK Kecamatan Citeureup memilih untuk menunda membagikan Bantuan Presiden tersebut karena barang tidak sesuia dengan jumlah berita acara yang dituliskan.
“PT.SDS sebagai pengirim barang tersebut, beras yang seharusnya dikirim sebanyak 15Kg namun kenyataannya dikirim hanya 10Kg, kami sudah komplain kepada anggota yang kebetulan mengawal pengiriman barang tersebut namun memang mereka hanya mengirim tidak mempunyai kapasitas lebih, oleh karena itu atas dasar kesepakatan Pemdes Leuwinutug memutuskan untuk menunda membagikan Bantuan Presiden kepada warga sampai jumlahnya sesuai dengan berita acara,” jelas Yayan.
** Nay Nur’ain
