Wisuda dari Tingkat TK-SMA, Ini Tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor

Cileungsi | Jurnal Bogor

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Mu’ad Khalim menanggapi adanya unek-unek viral warga terkait wisuda di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya, wisuda yang dilaksanakan oleh TK sampai tingkat SMA tidak masuk dalam kurikulum, hanya kesepakatan orang tua murid saat rapat dengan komite dan pihak sekolah.

“Kalau pendapat saya, wisuda itu tidak masuk dalam kurikulum,  saya rasa masing-masing sekolah ada komite, itu bisa dibahas dalam rapat komite dengan sekolah. Karena komite sebagai perwakilan dari murid dan orang tua siswa-siswi,” ucap Mu’ad Khalim kepada Jurnal Bogor, Minggu (25/6/23).

“Berkomunikasi dengan baiklah, antara komite denga wali murid, dan juga pihak sekolah, ini baiknya seperti apa, dan yang tidak memberatkan seperti apa, kalau memang akan dilaksanakan, seperti apa,” sambungnya.

Ia juga meminta kepada para orang tua wali murid yang keberatan atau tidak mampu dalam kegiatan perpisahan atau wisuda di sekolah, agar disampaikan kepada komite atau pihak sekolah. Begitupun pihak komite dan pihak sekolah, walaupun hanya ada sebagian kecil yang keberatan jangan memaksakan kehendak yang diinginkan. Kecuali, sebagian besar yang menginginkan adanya kegiatan wisuda itu mampu memberikan subsidi silang untuk mereka yang tidak mampu.

“Pesan saya orang tua murid yang tidak mampu atau keberatan, sampaikan dan dibicarakan, pada pihak sekolah, jangan disampaikan diluar yang nantinya bisa menimbulkan polemik. Memang ini kalau bagi saya banyak orang tua murid yang keberatan, tapi orang tua siswa itu tidak disampaikan dalam forum rapat internal sekolah,” ungkapnya.

Untuk pihak sekolah sendiri Mu’ad Khalim juga berharap, bagi orang tua murid yang betul-betul tidak mampu harus dipertimbangkan, dan kalau memang semuanya menginginkan adanya kegiatan itu silakan. Tapi kalau orang tuanya tidak mampu tolong diberikan kebijaksanaan.

“Kalau tidak mampu kasian juga dipaksakan orang tuanya, kan ada orang tua siswa yang bener-bener tidak mampu, bahkan kadang anak yatim, finansialnya dari mana itu yang harus diperhatikan juga oleh pihak sekolah,” cetusnya.

“Tapi bukan juga semua tidak mampu, kalau udah sepakat jalankan, tapi kalau memang keberatan komunikasi yang baik antara orang tua murid dengan pihak sekolah saya yakin pihak sekolah juga tidak mungkin kakulah,” cetus politisi PDI Perjuangan tersebut.

** Nay Nur’ain