Cileungsi | Jurnal Bogor
Tindakan PT Nitya Nandha yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan membuat nasib karyawan yang membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi telantar. Hal itu dialami, Entin yang sudah bekerja puluhan tahun di PT Nitya Nanda.
Entin yang saat ini tengah mendapat perawatan dari RSUD Cileungsi terpaksa harus menanggung biaya perawatan secara mandiri, lantaran kartu BPJS miliknya bermasalah karena premi iuran belum dibayarkan oleh pihak perusahaan.
“Sebelumnya ibu saya dirawat di RS Swasta, walau belum sembuh total terpaksa saya bawa pulang karena memang tidak ada biaya. Tapi setelah sehari dirumah ternyata penyakit di lambungnya kambuh, jadi saya bawa lagi ke RSUD Cileungsi,” kata Samsul yang merupakan anak Entin kepada Jurnal Bogor, Senin (26/12).
Samsul mengaku bingung dengan sikap perusahaan yang terkesan abai dan tidak mau peduli terhadap nasib karyawan yang tengah sakit dan mendapat perawatan. Padahal, ibunya tersebut sudah bekerja selama puluhan tahun.
“Kemarin pada saat dirawat di RS swasta memang ada bahasa dari perusahaan akan membantu biaya perawatan, tapi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak cukup untuk menutup biaya rumah sakit. Jadi kami harus nyari uang sendiri untuk membiayai seluruh biaya perobatan,” ujarnya.
Samsul juga mengatakan, dirinya juga baru mengetahui jika ternyata kartu BPJS milik ibunya bermasalah pada saat melakukan pendaftaran di rumah sakit. Saat itu, pihak rumah sakit mengatakan jika kartu BPJS milik ibunya sudah tidak aktif lantaran preminya belum dibayar oleh perusahaan.
“ Saya sampaikan hal itu ke perusahaan, perwakilan perusahaan cuma mengatakan akan membayar premi BPJS karyawan tapi tidak tahu kepastian kapan akan dibayarkan. Kalau nunggu premi dibayar saya gak tahu kapan mau dibayar itu pun kalau tidak molor lagi. Sementara, ibu saya harus segera mendapat perawatan,” ujarnya.
Menurut Samsul, pihaknya akan menuntut perusahaan agar menjalankan tanggungjawab terhadap karyawan dimana hal tersebut memang merupakan tanggungjawab perusahaan sesuai dengan undang-undang.
“Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor agar menjadi perhatian dan membantu menyelesaikan permasalahan ini,” kata dia. Nas/Fik/Nay
