Ciawi | Jurnal Bogor
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian membekali kemampuan para petani/pengurus korporasi strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi hortikultura melalui Bimbingan Teknis yang digelar pada 6 hingga 10 November 2022 mendatang.
Pelatihan yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Korporasi Hortikultura” ini diikuti oleh 57 (lima puluh tujuh) peserta yang merupakan petani/pengurus korporasi petani binaan Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan.
Bertempat di PPMKP, Kepala PPMKP, Yusral Tahir mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia melalui korporasi petani.
“Ayo teman-teman petani buat persatuan, buat korporasi yang tidak hanya berfokus pada panen tetapi juga pasca panen, berfokus dari hulu ke hilir”, ajak Yusral.
Yusral juga mengajak para petani korporasi untuk bekerjasama satu sama lain, terutama dalam hal penentuan harga
“Kalau semua petani bekerjasama dalam menentukan harga, maka tidak akan dipermainkan lagi oleh tengkulak. Inti dari korporasi adalah persatuan, kebersamaan”, terang Yusral.
Ernawati, Koordinator Kelompok Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura mengatakan tujuan pelatihan/bimtek adalah untuk peningkatan kapasitas petani/pengurus dalam mengembangkan proses bisnis korporasi.
“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu guna meningkatkan kapasitas petani/pengurus dalam menjalankan proses bisnis korporasi berdasarkan strategi pengembangan korporasi sesuai dengan analisis SWOT”, jelas Erna.
Korporasi petani merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi petani yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan pertanian karena dibentuk dari, oleh, dan untuk petani.
Tujuan pembentukan korporasi petani yaitu agar dapat membangun skala ekonomis dengan fokus pada proses bisnis dan agrobisnis pertanian yang memberikan keuntungan besar dan mensejahterakan petani.
Korporasi petani bukan sekedar bertumpu pada produktifitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan oleh Sumberdaya Manusia (SDM) dalam menjalankan bisnis yang profit oriented. Oleh karenanya, pengembangan korporasi petani harus diprioritaskan sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir”, ujar Mentan Syahrul
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyatakan jajarannya siap bekerja maksimal mengawal dan mendampingi SDM pertanian mendukung korporasi petani.
“Kita akan memastikan pendampingan terhadap petani, memaksimalkan kinerja BPPSDMP khususnya dalam hal korporasi petani”, ungkapnya.
*” Nita/PPMKP
