Ciawi | Jurnal Bogor
Lagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar). Kali ini, giliran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang dilaporkan ke lembaga anti rasuah tersebut, Senin (17/10).
Ketua Gempar, Putra Nur Pratama mengatakan, kedatangannya ke Gedung Merah Putih untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di DPUPR Kabupaten Bogor.
Menurutnya, dugaan korupsi yang dilaporkan Gempar, terkait adanya rekayasa dan pengkondisian dalam paket Konsultan Manajemen Proyek (KMP) yang dilaksanakan DPUPR.
“Makanya kita sudah melaporkan dugaan korupsi dalam paket KMP tersebut kepada KPK,” kata Putra kepada Jurnal Bogor melalui pesan WhatsApp, Selasa (18/10).
Putra menyatakan, indikasi telah terjadi dugaan korupsi itu, karena selama lima tahun berturut-turut, paket kegiatan KMP hanya dimenangkan oleh satu perusahaan saja yakni, PT Angelia Oerip Mandiri.
“Masa selama lima tahun paket proyek KMP hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja,” ujarnya.
Adanya hal tersebut, lanjutnya, Gempar sudah melakukan kajian untuk memperoleh data akurat mengenai adanya kejanggalan dalam pelaksanaan paket proyek KMP.
Berdasarkan data yang didapat Gempar, sambung Putra, setiap kali dilaksanakan lelang paket KMP, dimenangkan secara tunggal atau hanya satu perusahaan saja.
“Anehnya lagi, harga penawaran yang diajukan PT Angelia Oerip Mandiri sangat kecil, kurang dari satu persen. Sedangkan nilai proyek KMP sendiri mencapai miliaran,” jelasnya.
Putra berharap, melalui laporan Gempar terhadap adanya indikasi yang mengarah kepada korupsi saat pelaksanaan lelang paket KMP, KPK segera menindaklanjuti. Sehingga, tidak ada lagi dinas yang bermain-main dalam kegiatan lelang proyek.
“Kami sangat berharap, KPK bisa menindaklanjuti laporan kami ini. Kalau memang masih membutuhkan tambahan data, kami siap untuk memberikannya,” tukasnya.
** Dede Suhendar Â
