Bogor | Jurnal Inspirasi
Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor mengancam akan memberikan rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota dewan yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Lawang Saketeng-Jalan Pedati guna memuluskan penangguhan relokasi ke Pasar Baru Bogor.
“Jadi kalau memang terbukti sanksi ada yang bersifat teguran dan rekomendasi PAW. Kalau memang melawan hukum kami serahkan kepada penegak hukum untuk memrosesnya,” ujar Ketua BK DPRD, Dody Hikmawan kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).
Kendati demikian, Dody menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui siapa oknum anggota DPRD yang disebut melakukan pungli oleh salah satu media online. “Kami mencoba mengorek informasi dari media yang paling memberitakan awal memberitakan. Tapi sampai saat ini belum ada kesempatan untuk menjelaskan secara langsung,” ungkap politisi PKS ini.
Selain itu, kata Dody, pihaknya sudah melakukan rapat dengan anggota BK lainnya untuk menelusuri informasi tersebut. “Kami sedang mencari tahu siapa PKL yang jadi korban siapa. Sejauh ini belum ada yang terbuka soal itu. Bahkan, mereka sempat membantah informasi tersebut. Ini yang menjadi kendala,” paparnya.
Dody mengaku, bila BK belum melakukan pemanggilan secara resmi kepada perwakilan PKL Lawang Saketeng-Jalan Pedati. “Kami belum melakukan pemanggilan karena belum ada laporan tertulis. Terus terang kami merasa tak nyaman dengan isu tersebut,” ucapnya.
Namun, kata Dody, bergeraknya Tim Saber Pungli dalam perkara itu, membuat BK lebih leluasa bergerak menelusuri hal tersebut. “Apabila bukti di lapangan didapatkan oleh Tim Saber Pungli dan BK, tentunya itu bakal dijadolam dasar bagi kami untuk melaksanakan sidang kode etik,” katanya.
Lebih lanjut, kata Dody, apabila informasi yang diterbitkan di salah satu media online tidak benar. DPRD akan menempuh hak jawab dan klarifikasi di media tersebut. “Sebab biar bagaimanapun ini menyangkut marwah DPRD,” tukasnya.
Fredy Kristianto
