Nanggung | Jurnal Bogor
Mimpi warga Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor ingin dibukanya akses jalan akhirnya terwujud. Insfratruktur jalur penghubung dari Kampung Ciguha menuju Kampung Cimanganten – Nunggul itu mulai dibuka.
Pada Sabtu (16/07), sejumlah masyarakat dibantu pemerintah desa dan musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) Nanggung bergotong royong membuka akses jalan sepanjang enam kilometer.
Pembukaan akses jalan baru di wilayah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun ini sudah direncanakan sejak puluhan tahun lalu, namun baru terealisasi.
Antusias masyarakat untuk membuka akses mobilitas ke wilayah Kampung Ciguha itu cukup tinggi. “Dulu bukan tidak akan terealisasi tetapi ada ketentuan yang harus di tempuh, karena jalan Kampung Nunggul Cimanganten menuju Ciguha ini melintasi kawasan Taman Nasional yang tidak bisa digunakan,” ungkap tokoh masyarakat Nanggung, Willy Suhendi.
Seiring dengan perubahan dalam kebijakan pemerintah, kata dia, maka yang diharapkan masyarakat adanya jalan umum yang bisa dilintasi saat ini terwujud. “Semoga sesuai dengan keinginan masyarakat terjawab atas kerja samanya antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Willy menjelaskan, dibukanya akses jalan baru menuju Kampung Ciguha tersebut adalah akses yang sangat vital. Selain untuk menumbuhkan sumber daya di wilayah wisata yang telah diberikan SK oleh Kementerian Hutan Kemasyarakatan dengan Kelompok Tani Ciguha River.
Dengan kesungguhan masyarakat yang begitu semangat untuk berdirinya ekonomi kedepan dalam ekonomi kerakyatan.
“Selain itu dengan dibukanya jalan ini bisa bersilaturahmi dengan mudah, dan bisa mengembangkan pendidikan, baik kesehatan yang mana itu adalah salah satu bentuk kebutuhan didalam kehidupan masyarakat,” paparnya.
Sementara, Kepala Desa Bantarkaret Khotib membenarkan, bahwa perencanaan pembukaan jalan tersebut sejak tahun 1997.
“Ini salah satu sudah menjadi perencanaan kami, memang kendalanya pada saat itu ini masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Halimun Gunung Salak (TNHGS). Upaya yang dilakukannya pun bahkan sudah bersurat kepada pihak-pihak terkait, baik Pemerintah Daerah (Pemda) maupun ke Taman Nasional.
“Pada kesempatan kali ini sudah ada terintegrasi Hak Kemasyarakatan (HKM) yang sudah ada SK,” tukasnya.
** Andres / Arif Ekon
