Bogor | Jurnal Inspirasi
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim menyatakan bahwa Kota Bogor tidak akan melakukan lockdown atau isolasi total, melainkan akan menerapkan Karantina Wilayah Parsial (KWP) dan membentuk Rukun Warga (RW) Siaga Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Dedie Rachim usai berdialog dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui saluran video conference di Crisis Center Covid-19 Kota Bogor, Jalan Pajajaran, Senin (30/3).
Dedie mengatakan, dalam hasil rapat terbatas Presiden dengan para Gubernur, disebutkan bahwa pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten hanya diperbolehkan untuk menerapkan Karantina Wilayah Parsial misalnya untuk tingkat komplek perumahan, kelurahan atau kecamatan yang memiliki risiko tinggi penyebaran virusnya.
“Kunci dari penyelesaian masalah Covid-19 ini adalah social distancing. Oleh karena itu apabila masih ada pergerakan masyarakat atau mobilisasi massa yang terlalu besar akan mengakibatkan resiko yang tinggi. Oleh Karena itu kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah pembatasan yang diarahkan lebih kepada area tertentu yang lebih tinggi penyebaran Covid-19 atau disebut Karantina Wilayah Parsial. Misalnya karantina wilayah di tingkat komplek perumahan, kelurahan, kecamatan yang lebih tinggi penyebarannya berdasarkan data yang ada,” papar Dedie.
Menurut dia, guna menerapkan arahan tersebut, lanjut Dedie, Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor akan segera menyusun langkah-langkah teknisnya. “Besok (hari ini, red) kita akan kumpulkan para Camat dan OPD terkait. Kemudian akan kami koordinasikan bersama para Lurah untuk persiapan-persiapan yang lebih detail di wilayah masing-masing. Selain itu kami akan menyiapkan kampung siaga di tingkat RW,” ungkapnya.
Dedie menyatakan, penerapan RW Siaga harus melalui persiapan, bagaimana personilnya, bagaimana relawannya, bagaimana teknis pelaksanaan implementasi di lapangan. “Itu akan kita bicarakan sekarang dan besok akan kita instruksikan langsung kepada lurah camat dan RT/RW di masing-masing wilayah,” katanya.
Dedie mengatakan, logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat medis hingga yang terkait dengan produksi pertanian tidak boleh terhambat. “Ini yang harus kita amankan. Yang di luar kegiatan pokok, misalnya kegiatan pengumpulan massa yang tidak ada kaitan dengan pencegahan Covid itu kita tekan semaksimal mungkin. Kita akan coba lebih detailkan lagi. Tetapi intinya tidak boleh dilakukan penutupan-penutupan yang tujuannya menghambat produksi pertanian, distribusi BBM, lalu lintas bahan pokok masyarakat, itu yang dilarang oleh presiden,” bebernya.
Dedie juga meminta bantuan gubernur untuk mendorong laboratorium IPB dijadikan sebagai laboratorium penanganan Covid 19. “Masalah di Bogor adalah terkait dengan kecepatan penanganan laboratorium baik di Litbangkes Kemenkes maupun Labkesda Jabar. Jadi kita sudah menyampaikan permohonan dari Dinkes Jabar kepada menteri untuk mengizinkan laboratorium IPB dipakai sebagai laboratorium penanganan Covid-19. Mohon bantuannya Pak Gubernur untuk mendukung dan mempercepat proses ini dengan membantu komunikasi dengan Pak Menteri,” kata Dedie.
Ia berharap, kondisi seperti ini segera berakhir agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian bisa berjalan normal kembali. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak. “Kalau kita memakai ukuran target, targetnya adalah bulan puasa ataupun paling tidak Lebaran, kita bisa Shalat Ied. Itu saja dulu. Sehingga dari titik sekarang sampai Sholat Ied itu harus ada langkah-langkah yang komprehensif dan drastis yang bisa menurunkan tingkat penyebaran. Jadi target kita adalah, kita bisa Shalat Ied di hari kemenangan. Itu saja,” pungkasnya.
Fredy Kristianto
