JURNAL INSPIRASI – Ada dua politisi yang namanya hampir mirip. Bahkan, tak sedikit nama keduanya kerap tertukar. Adalah Bima Arya dan Aria Bima.
Bima Arya merupakan Wali Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Di partai, pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 ini merupakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara Aria Bima menjabat sebagai Anggota DPR RI. Pria kelahiran Semarang, 29 Mei 1965 ini merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP).
Terbaru, salah sebut nama terjadi dalam sambutan di pembukaan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 di Kota Semarang, Rabu (17/11/2021).
BACA JUGA: Warga Teluk Pinang Diancam dan Dilaporkan ke Polisi oleh Rentenir
Bermula ketika Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Dian Kartika Sari menyapa para hadirin.
“Yang saya hormati juga para kepala daerah dan tim dari berbagai pemerintahan di Indonesia yang hadir di sini, termasuk bapak Aria Bima, Wali Kota Bogor,” ujar Dian dalam keterangan pers yang disampaikan Diskominfo Kota Bogor.
Namun, hal tersebut langsung dikoreksi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara selanjutnya.
“Bima Arya, Bu. Bukan Aria Bima. Kalau Aria Bima itu teman saya (satu partai di PDIP). Yang ini Bima Arya,” ungkap Ganjar, sambil menunjuk Bima Arya yang sedang duduk dekat Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
BACA JUGA: Stop Tambah THM di Bogor Timur
“Tapi ndak apa-apa itu manusiawi. Keliru dikit,” tambahnya.
Kemudian berikutnya giliran memberikan sambutan. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik. Seolah tidak mau salah sebut nama, ia memberikan penekanan ketika menyebutkan nama Bima Arya.
“Yang terhormat tuan rumah Mas Hendi wali kota, Pak Gubernur, juga Mas Bima Arya. Saya tidak salah sebut (Bima Arya) ya pak,” ujar Taufan Damanik, seolah melaporkan ke Ganjar. Tawa pun pecah.
BACA JUGA: Komisi III Terkejut Saat Sidak Proyek SMPN 3 Megamendung
Festival HAM 2021Â
Festival Hak Asasi Manusia merupakan acara tahunan yang diinisiasi INFID. Pada tahun 2014 di Jakarta, INFID bersama NGO yang lain, menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota HAM. Konferensi ini merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan human rights cities di Indonesia sebagai konsep untuk mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk turut serta memikul tanggung jawab hak asasi manusia.
Konferensi tersebut dimaksudkan sebagai ruang berbagi antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan, bertukar praktik terbaik dan inovasi dalam pemajuan dan pemenuhan HAM di tingkat daerah.
**fredyk/rls
