Ridho: Mengapa Lebih Fokus ke Suryakencana Daripada RSUD
Bogor | Jurnal Inspirasi
Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengucurkan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan Blok 1 dan 4 RSUD Kota Bogor.
Kendati demikian, nominal tersebut dianggap tidak maksimal lantaran bantuan keuangan yang diajukan Pemkot Bogor sebesar Rp255 miliar.
Menanggapi hal itu, Ketua Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB), R Ridho mengatakan, Pemkot Bogoe harus mencari dana lain untuk membangun blok gedung poliklinik dan IGD yang sudah puluhan tahun usianya.
“RSUD sudah menjadi salah satu sandaran warga masyarakat terutama masyarakat tak mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Ridho kepada wartawan, Senin (30/8).
Menurut Ridho, GMKB sebagai organisasi kemanusiaan sangat intens berhubungan dengan berbagai rumah sakit, tak terkecuali RSUD.
“Kami melihat setiap harinya di RSUD setiap hari pasiennya semakin membludak. Hal ini menggambarkan bahwa RSUD menjadi harapan masyarakat,” ucapnya.
Ridho menyesalkan mengapa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun sarana kesehatan RSUD menjadi kebanggaan masyarakat Kota Bogor.
“Hak dasar masyarakat sehingga kota Bogor memiliki rumah sakit daerah yang sangat lengkap dan menjadi kebanggaan masyarakat,” ungkap Ridho.
Disatu sisi, kata Ridho, mengapa Pemkot Bogor malah menggunakan dana PEN sebesar Rp30 miliar digunakan untuk pembangunan kawasan Suryakencana bukan fokus ke pembangunan RSUD.
“GMKB mendukung upaya RSUD untuk terus melakukan penataan rumah sakit yang modern sehingga bisa sejajar dengan rumah sakit swasta yang sudah unggul sehingga menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat kota Bogor,” jelasnya.
Sebelumnya Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir mengatakan pihaknya melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengajukan anggaran sebesar Rp255 miliar.
“Jadi total anggaran Rp255 miliar yang diajukan, itu bisa dibuat bangunan super modern, tapi ternyata hanya di-ACC Rp20 miliar,” katanya.
Menurut dia, berdasarkan konsultasi dengan tim pembuat Detail Engineering Design (DED) ana Rp20 miliar hanya dapat digunakan untuk membangun pondasi untuk 4 lantai.
Namun, kata Ilham, pihaknya mengaku akan terus mendorong jumlah banprov, agar minimal RSUD dapat membangun IGD dan poliklinik. “Ya, mudah-mudahan bisa ditambah Rp41 miliar hingga Rp45 miliar,” ungkapnya.
Tetapi, sambung Ilham, bila banprov tetap berada di angka Rp20 miliar, mau tidak mau pihaknya harus mencari alternatif pembiayaan. “Ya, bisa kita minta bantuan pemerintah pusat. Sebab, dengan angka Rp20 miliar untuk membangun dua blok. Tentunya pembangunannya mesti dicicil,” ucapnya.
Kata dia, RSUD harus memiliki gedung baru, terutama untuk poliklinik. Hal itu lantaran bangunan poliklinik yang ada sudah berusia 30 tahun, dan sudah bocor serta tak nyaman.
“Kemudian status kita yang akan menjadi rujukan regional dan menuju rumah sakit pendidikan, tentunya membuat RSUD mesti memiliki ruangan representatif karena Bogor adalah etalase Jabar,” katanya.
Selain itu, 40 persen pasien berasal dari luar wilayah. RSUD juga sudah mampu melakukan operasi sulit dan salah satu rumah sakit pusat yang menangani kanker.
“Jadi IGD harus diperbesar, ICU diperbanyak, ruang perkuliahan dan lain-lain di gedung 4 lantai itu,” jelasnya.
** Fredy Kristianto
