Ciawi | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Desa (Pemdes) Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, mempertanyakan proyek pembangunan gedung sekretariat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Sejahtera di Kampung Ciherang Gede. Sebab, pelaksana proyek belanja hibah barang dan jasa kepada badan dan lembaga nirlaba bersifat sosial kemasyarakatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2021 sebesar Rp.184 juta lebih itu, dinilai sudah melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kepala Desa (Kades) Cileungsi, Baban Subandi menyatakan, pihak desa tidak mengetahui adanya kegiatan proyek pembangunan gedung sekretariat Gapoktan Bina Sejahtera yang ada di Kampung Ciherang Gede tersebut.
“Belum ada laporan dari pihak pelaksana proyek maupun Ketua Gapoktan Bina Sejahtera. Makanya saya tidak tahu,” ungkapnya kepada wartawan.
Dikatakan Baban, seharusnya sebelum ada pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga dalam hal ini CV Augusta, terlebih dahulu dari pihak pelaksana atau pemenang proyek memberikan surat pemberitahuan ke desa. “Ini mah tidak ada laporan apapun, baik secara tertulis maupun lisan,” paparnya.
Baban menyayangkan juga sikap tidak kooperatif pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kelas A Wilayah VII yang berada di komplek pemerintahan Ciawi. Dimana, instansi kepanjangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor itu, tidak berkoordinasi dengan pemdes.
“Pihak UPT juga harusnya ada laporan ke kami, kalau di wilayah kami sedang ada proyek pembangunan bersumber anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” tegasnya.
Ketua Gapoktan Bina Sejahtera, Harun membenarkan adanya proyek bantuan dari Pemkab Bogor untuk pembangunan sekretariat P4S yang berada di lokasi Gapoktan. “Saya tidak tahu apa-apa. Yang mengerjakan langsung dari pihak ketiga. Saya hanya terima kunci saja setelah pembangunan selesai,” akunya.
Harun mengakui, jika pembangunan sekretariat P4S yang ada di Gapoktan Bina Sejahtera, tidak melibatkan warga sekitar. Karena, untuk para pekerja pembangunan semua dibawa pihak ketiga.
“Para pekerja semuanya dari pemenang proyek. Dan tidak ada warga setempat yang ikut terlibat dalam pembangunan,” imbuhnya.
Sementara, Kepala UPT Pertanian Kelas A Wilayah VII, saat didatangi ke kantornya, sedang rapat dengan Kepala Dinas Pertanian melalui zoom metting. “Maaf saya lagi rapat dulu dengan kepala dinas,” tukas perempuan berkerudung yang saat itu berada didalam kantor UPT Pertanian.
** Dede Suhendar
