Gunung Putri | Jurnal Inspirasi
Keluarnya hasil keputusan Pengadilan Negeri Cibinong No.263.pdt.G/2017/PN/Cbi yang memenangkan PT.Fantasi Gunung Puteri menjadi pemilik separuh Setu Gunung Putri, membuat Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni murka dan tak habis pikir akan keputusan yang diambil oleh pengadilan.
“Saya sangat sedih mendengar pemerintah kalah dalam sengketa kepemilikan sebagian lahan Setu Gunung Putri, karena kehilangan aset milik publik yang dalam hal ini diwakili pemerintah harusnya mampu menguasai aset untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat , ini menjadi kerugian besar bagi masyarakat,” tandasnya heran, Rabu (16/06)
“Logika saya tidak bisa menerima ini karena secara fisik sangat jelas jika lahan yang dipersengketakan berwujud Setu Alam dan kita ketahui bersama apakah mungkin setu alam dikuasai dan bisa dimiliki secara pribadi?, Kekhawatiran saya jika Setu Gunung Putri saja bisa dikuasi secara pribadi, besar kemungkinan hal yang sama bisa menimpa setu – setu lainnya, karena memang selama ini pengelolaan setu sangat menyedihkan, anggaran dan perhatiannya sangat minim, kewenangan hanya dipusat sementara Pemda sampai Pemdes sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat justru tidak diberikan kewenangan apa – apa,” ungkapnya.
“ini jadi pelajaran untuk semua pihak agar mau memperbaiki perhatian terhadap setu. Berilah kewenangan lebih kepada Pemda Kab / Kota dan Pemdes untuk bisa mengelola, tindak tegas dan disiplinkan segala bentuk penyerobotan tanah setu dan sepadannya ” paparnya geram.
Achmad Fathoni menegaskan, dia akan coba mengajak lawyers yang peduli dan menguasai ini untuk ikut bersama-sama menelusuri persoalan tersebut dan mencari celah hukum untuk bisa menggugat balik.
“Semoga setu – setu kita tetap menjadi milik masyarakat dan dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat terutama yang ada disekitarnya,” pungkasnya penuh harap.
** Nay Nur’ain
