Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akan dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6), bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Namun, para pegawai tersebut meminta penundaan pelantikan pada 1 Juni 2021 sebagai bentuk solidaritas terhadap pegawai yang tak lulus TWK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan telah menerima surat permohonan dari para pegawai yang lulus TWK. Surat tersebut berisikan permohonan penundaan pelantikan sebagai ASN.
“Kami pimpinan menerima surat permohonan penundaan pelantikan pegawai KPK sebagai ASN pada tanggal 1 Juni 2021,” kata Nurul Ghufron, Minggu (30/5).
Ghufron menghargai surat permohonan yang mengatasnamakan solidaritas pegawai KPK tersebut. Oleh karenanya, permohonan dari solidaritas pegawai KPK tersebut akan dibahas di jajaran pimpinan pada Senin (31/5) hari ini. “Solidaritas dari segenap pegawai KPK yang meminta agar pelantikan ditunda sangat kami hargai karenanya akan kami bahas Senin besok,” ungkapnya.
“Sesunggunya, komitmen kami untuk melantik pada tanggal 1 Juni, hal tersebut untuk memperingati dan menghormati Hari lahir Pancasila. Sehingga, secara simbolik untuk menyatakan bahwa pegawai KPK Pancasilais,” beber Ghufron.
“Namun, solidaritas juga substansialnya merupakan pengamalan sila persatuan yang juga kami apresiasi. Sehingga, rencananya akan kami bahas besok Senin. Hasilnya kita kabarkan selanjutnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya beberapa pegawai KPK yang tak lolos TWK ternyata sedang menangani korupsi Bansos sampai KKP. Salah satu pegawai KPK, Giri Suprapdiono, merasa heran dia masuk dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos tes TWK.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini padahal telah mengabdi di KPK selama 16 tahun. Pasalnya, Giri adalah pengajar wawasan kebangsaan yang rutin menjadi narasumber di berbagai sekolah, kampus hingga lembaga negara. Untuk itu, sejak awal ia menyatakan bahwa asesmen sebagai syarat alih status menjadi ASN ini dipenuhi kejanggalan.
Dia pun meyakini ke-75 nama termasuk dirinya sudah tidak diinginkan lagi berada di KPK. “Saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini,” kata Giri, baru-baru ini.
ass **
