Rumpin | Jurnal Inspirasi
Menyikapi keluhan masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin terkait jalan rusak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, R. Soebiyantoro mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk memperbaikin jalan tersebut.
Pihaknya pun langsung melakukan peninjauan ke lokasi jalan tersebut, tepatnya di perbatasan jalan antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang di jalan raya Legok Cicangkal Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, Selasa (13/04/2021).
“Kami akan berusaha memperbaiki jalan, tapi ada permasalahan soal status lahan saling klaim antara Pemda dengan TNI AU, kami akan terus bernegosiasi agar jalan ini kami bisa perbaiki, “ungkap Subiyantoro, kepada sejumlah wartawan di lokasi.
Lalu ia mengatakan, selama ini yang menjadi hambatannya adalah status tanah, permasalahan ini sudah bertahun-tahun. Kami doakan dimasa kepemimpinan Camat Rusliandy ini pembangunan jalan dapat terealisasi.
“Anggaran untuk perbaikan jalan sepanjamg 1, 5 kilo meter ini sudah ada berasal dari DAK sebesar 5 miliar, tapi kalau untuk tender belum ada. Kita tidak berani untuk memasukan ketender karena persoalan status tanah, nanti bisa bermasalah,” imbuhnya.
Lanjut Subiyantoro, pihaknya akan berupaya untuk melakukan perbaikan jalan dengan betonisasi dengan kebijakan Bupati. “Mudah-mudahan jalan ini bisa diperbaiki, kita berdoa saja. Komunikasi sudah berjalan dengan pihak TNI AU, dan hari ini kami kesini, ini bukti keseriusan kami. Bahkan, tidak mudah untuk bertemu dengan Danlanud Atang Sanjaya, “ucapnya.
Sementara itu tokoh pemuda Desa Sukamulya Junaedi Adiputra mengatakan, sebelumnya pihaknya atas dorongan masyarakat telah mengirimkan surat desakan kepada PUPR Kabupaten Bogor, bentuk protes terkait jalan rusak yang sudah lama belum diperbaiki.
“Warga dengan sendirinya menulis di spanduk dan banner yang dipasang di pagar rumah hingga dinding rumah warga, ini bentuk protes dari masyarakat Desa Sukamulya, agar jalan ini segera diperbaiki,” jelasnya.
Tambah Junaedi, jalan ini gagal diperbaiki karena adanya pelarangan atau persoalan status tanah dengan TNI AU yang belum selesai hingga berdampak menyusahkan masyarakat setempat.
“Karena jalan rusak ini menghambat mobilisasi ekonomi warga jadi terhambat,” pungkasnya.
** Cepi Kurniawan
