Bima Sebut Akan Ada 11 Ribu Kasus Positif di Kota Bogor
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta semua daerah menggeser energi dan peran pihak terkait dalam menangani Covid-19 ke puskesmas. “Saya tahu puskesmas sudah melakukan, namun menurut saya belum terkonsepkan, terkoordinir dan terteorikan secara komprehensif. Sementara program ini saya namakan Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA). Kepada kepala daerah kami mohon untuk mencari akal untuk membiayai program PUSPA ini,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (27/1).
Menurut dia, saat ini Pemprov Jabar hanya sanggup membiayai Rp 80 Miliar yang diperuntukkan bagi 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten yang memiliki jumlah kasus konfirmasi, suspek, kontak erat dan probable aktif terbanyak.
Adapun anggaran yang diberikan kepada puskesmas melalui Program Penguatan Puskesmas, rinciannya penggunaannya sebanyak 68,1 persen akan digunakan untuk APD, testing dan KIE KIT. Kemudian 2,3 persen untuk pelatihan, 24,2 persen untuk SDM dan 5,4 persen untuk alih fungsi isolasi komunitas.
Terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan, jika lonjakan kasus positif Covid-19 yang cukup tinggi pasca tahun baru hingga saat ini, disebabkan dampak dari libur panjang. Ia menilai lonjakan kasus positif Covid-19 lebih disebabkan sistem yang ada kurang mampu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hal testing, tracing dan treatment (3 T).
“Sekarang kita melihat lonjakan di rumah sakit, hal itu karena warga terpaksa atau dipaksa untuk dirawat di rumah, padahal kondisi dirumah tidak memungkinkan. Kedua, kurang maksimal dalam hal surveilans atau penelusuran kontak erat. Saya kira sistem inilah yang lemah dimana-mana, termasuk di Kota Bogor,” katanya.
Pemkot Bogor menargetkan setiap satu kasus positif Covid-19 dilakukan penelusuran 20 kontak erat. Namun jika dalam satu hari ada 100 kasus, maka ada 2.000 kontak erat yang harus di test.
Sementara tim surveilans yang ada tidak akan mampu melakukan 3 T secara maksimal akibat keterbatasan, lemah baik secara jumlah maupun stamina, termasuk alokasi anggaran dan lain sebagainya. “Dampaknya kontak erat banyak yang lolos dan warga banyak yang tidak terfasilitasi,” ujar wali kota.
Program penguatan puskesmas untuk menguatkan sistem disambut baik jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif untuk menguatkan sistem yang ada. Kota Bogor, kara Bima, telah mendapatkan bantuan tenaga surveilans dari BNPB sebanyak 96 personil yang seharusnya fokus melakukan penelusuran. Sebab, pada implementasinya terbagi-bagi antara unit lacak dan unit pantau.
“Konsentrasi mereka terbagi tidak hanya melacak kontak erat tapi juga memonitor warga yang sedang menjalani isolasi. Saya kira disini kuncinya jika kita bicara penguatan sistem. Tinggal nanti secara teknis definisi dan kriteria rekrutmen serta tupoksinya sejauh mana,” tuturnya.
“Penting juga untuk membagi antara unit lacak dan unit pantau agar bisa maksimal. Rasio kontak erat itu bisa benar-benar sesuai target dan yang isolasi juga terpantau maksimal,” paparnya.
Bima juga mengatakan perlu adanya sistem rujukan untuk mengatasi kelangkaan keterisian tempat tidur akibat tingginya kasus Covid-19 di Jabodetabek. “Ada usulan dari Provinsi Jakarta, katanya Pemerintah pusat diminta bahasanya mengambil alih. Tapi saya kira poinnya begini, harus ada koordinasi yang lebih intens lagi untuk mengatasi kelangkaan keterisian tempat tidur,” ungkapnya.
Salah satunya aplikasi sistem rujukan, sehingga warga bisa mengtahui dimana RS yang masih koslmg. “Datanya harus selalu diupdate. Saya itu sering ditelpon warga Jakarta, kawan-kawan atau saudara. Mereka bilang Jakarta penuh (ruang isolasi/ICU), Bogor bagaimana,” tambahnya.
Menurut Bima, di Kota Bogor sudah membangun sistem rujukan itu. Tapi harus ditingkatkan lagi sehingga warga bisa meng-update secara realtime. “Saya pikir kalau di Jabodetabek ada sistem itu kan bagus bisa menolong warga. Tapi tantangannya memang bagaimana supaya data itu update. Kalau kosong ya kosong, kalau isi ya terisi. Semuanya harus diperbaharui oleh fasilitas kesehatan,” jelas Bima.
Pemkot Bogor, kata Bima, terus berikhtiar untuk menekan bed occupancy ratio (BOR) yang angkanya sempat melebihi 80 persen. “Kita sudah mengoperasikan RS Lapangan, lalu meminta seluruh rumah sakit rujukan menambah ruang isolasi dan ICU. Tapi kita tidak berhenti di sini, kita juga masih mempersiapkan tempat isolasi untuk OTG. Ada hotel yang sekarang dalam proses percepatan untuk bisa digunakan sebagai tempat isolasi OTG,” katanya.
“Kalau dua minggu lalu angkanya di atas 80 persen. Per hari ini BOR kita ada di angka sekitar 70 persen. Memang masih di atas ambang batas, tetapi saya melihat ada progres di sini. Rutin kami koordinasi dengan pimpinan RS untuk memastikan usaha-usaha mereka untuk menambah ruang isolasi dan ICU tadi,” terangnya
Bima memprediksi, hingga akhir 2021 nanti Kota Bogor akan mencatatkan 11.000 kasus positif akumulasi. Sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi skenario terburuk terjadi.
“Kami sudah punya angka-angkanya berdasarkan rekomendasi dari epidemiolog. Kami punya tim yang mengkalkulasi. Kalau misalnya tingkat efektivitas dari vaksin 80 persen, artinya jumlah target yang divaksin itu terpenuhi di Kota Bogor, kemudian angkanya baik, itu kemungkinan besar diakhri tahun akan ada 11.000 kasus positif akumulasi di Kota Bogor. 20 persen dari itu memerlukan perawatan di ICU. Ini sudah kita hitung dari sekarang, nambah di RS mana saja. Jadi setiap RS itu kita cek maksimal nambah berapa sampai Desember. Kalau RS sudah mentok kapasitasnya, baru kita buat di mana lagi untuk menambah ICU tadi,” urainya.
** Fredy Kristianto
