Bogor | Jurnal Inspirasi
Melonjaknya harga daging, membuat pedagang daging di Jabodetabek mogok massal hingga Jumat (22/1). Hal itu sebagai bentuk protes akibat menurunnya omzet mereka. Menanggapi hal itu, Dosen IPB University dari Divisi Pemuliaan Dan Genetika Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan (IPTP-Fapet), Prof Dr Ronny Rachman Noor mengatakan, hal itu akibat tertumpunya impor sapi dari Australia dengan jumlah yang besar menurutnya telah lama membuat Indonesia ‘kecanduan’
Bahkan, puncak impor sapi Australia yang pernah mencapai 1 juta ekor sapi hidup, dan mencerminkan besarnya gap antara produksi dan permintaan daging nasional. “Oleh sebab itu, program swasembada daging nasional, yang sampai saat ini masih belum tercapai, lebih tepat diartikan sebagai kecukupan daging nasional yang di dalamnya ada komponen produksi daging dalam negeri dan komponen impor daging,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/1).
Menurut dia, impor sapi dalam jumlah besar dan dilakukan dalam kurun waktu lama, sebenarnya tidak saja membuat Indonesia tergantung pada Australia. Namun, juga sebaliknya. “Syarat utama terjadinya impor dari negara lain untuk mengurangi ketergantungan impor sapi dari Australia adalah merevisi isi larangan yang tercantum dalam peraturan dan undang-undang yang sekarang masih diberlakukan. Dengan kemajuan teknologi seperti misalnya karantina terbatas dan pengembangan dan penerapan sistem biosekuriti yang baik, tentunya kita tidak harus melarang secara total impor sapi dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku,” tuturnya.
Menurutnya, pemasalahan sapi ini memang kompleks, namun apabila ada keinginan kuat, benang kusut dapat diurai. Salah satu hal yang harus segera dilakukan adalah penyederhanaan tata niaga sapi dan daging.
“Pengangkutan sapi dari pulau Bali dan Lombok ke wilayah Jabodetabek lewat darat, melewati terlalu banyak titik pungutan restribusi, baik yang legal maupun yang illegal. Pembelian kapal pengangkut ternak dan produk pertanian lainnya yang sudah dilakukan, perlu diintensifkan penggunaannya untuk memotong rantai yang panjang ini,” katanya.
Kata dia, penunjukan Bulog sebagai aktor utama untuk mengimpor sapi diharapkan dapat mengontrol gejolak harga jual daging sapi. Selain dapat difungsikan sebagai penjaga stok sapi nasional.
Lebih lanjut, kata Prof Ronny, pengalaman menunjukkan bahwa kuota impor yang diberikan oleh pihak tertentu selama ini terbukti tidak dapat mengendalikan harga daging di pasar. Bulog dalam hal ini harus berfungsi sebagai regulator harga sekaligus sebagai stabilisator pasokan daging.
“Dalam mengemban tugas yang cukup mulia ini, pemerintah dan Bulog harus menghitung secara cermat kebutuhan impor sapi untuk menutupi kekurangan pasokan daging dari sapi lokal,” jelasnya.
Ia menjelaskan, dengan perhitungan yang cermat, maka kekhawatiran yang menghinggapi pikiran sekelompok orang akan terkurasnya sapi betina produktif tidak terjadi. Apalagi jika didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mengimpor sapi betina produktif untuk dijadikan indukan.
Ronny juga menyatakan, ada satu hal yang sangat jarang dibahas dalam kebijakan impor daging sapi ini. Yakni, pelemahan nilai rupiah dalam kurun wakti 35 tahun terakhir. Sehingga cenderung salah kaprah menyimpulkan bahwa harga daging terus melambung tinggi semata-mata terkait dengan permasalahan daging impor dan pedagingan nasional.
“Kalau kita analisa, perubahan harga daging sapi di Australia sebagai pemasok utama daging impor. Maka pergeseran harga daging dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sangat kecil bahkan relatif stabil. Harga daging kualitas biasa kisarannya antara AUD$20-28 setiap kilogram (tergantung kualitas dagingnya). Coba bandingkan nilai tukar rupiah sekitar 30 tahun lalu dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia sekarang. Nilai tukar rupiah di era tahun 1980-an hanya sekitar Rp3.000 untuk setiap satu dolar Australia, namun sekarang sudah mencapai Rp9.000. Artinya peningkatan harga daging di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah pelemahan nilai rupiah,” jelasnya.
Hal yang perlu diingat juga adalah konsumen daging tentunya memiliki keterbatasan kemampuan daya beli. Jika harga daging terlalu tinggi, konsumen akan mengalihkannya kepada jenis daging lainnya seperti ikan, ayam dan telur yang suplainya dapat sepenuhnya dipenuhi dari dalam negeri.
“Pada situasi dimana daya beli daging sapi berkurang, harga daging akan turun. Pertemuan antara kemampuan daya beli konsumen dan harga daging yang realistis inilah yang perlu diupayakan oleh pemerintah. Kita mesti berpikir lebih realistis bahwa permasalahan gejolak dan tingginya harga daging di Indonesia sebagian besar bersumber dari dalam negeri bukan dari impor,” paparnya.
Keterbatasan lahan, masalah perbibitan dan rendahnya produktivitas sapi lokal yang menyebabkan produksi daging nasional belum mampu memenuhi tekanan permintaan daging yang terus meningkat tajam.
“Saat ini daging impor hanya ditujukan untuk memenuhi kekurangan pasokan daging dalam negeri yang diperkirakan telah mencapai 20-25 persen dari kekurangan pasokan daging secara nasional, ” jelasnya.
Ia menguraikan, hal lain yang harus disadari adalah pemenuhan kebutuhan protein hewani bukan hanya berasal dari sapi. Tetapi juga daging kerbau, domba, kambing, ayam dan telur ayam serta protein yang berasal dari laut.
Atas dasar itu, sambunhnya, pemerintah perlu lebih mendorong upaya diversifikasi sumber protein hewani. “Mengubah kebiasaan dan selera itu memang bukan hal yang gampang dilakukan. Namun jika sosialisasi gencar dilakukan, bukan tidak mungkin daging kerbau secara perlahan akan diterima masyarakat. Impor sapi memang mau tidak mau harus dilakukan karena kebutuhan akan daging kita masih melebihi suplai. Namun harus dilakukan secara terbatas,” bebernya.
Kata dia, pengurangan impor memang pada awalnya akan mengguncang harga dan pasokan daging. Namun dalam jangka panjang akan dapat membuat bangsa menjadi mandiri dan tidak malas untuk terus berupaya memajukan dunia peternakan.
“Indonesia memang tidak harus menjadi negara anti impor, namun membiarkan negara ini menjadi negara yang kecanduan impor menunjukkan ketidakmampuan kita menjadikan negara ini sebagai negara yang berdaulat pangan. Kemandirian pangan merupakan harga diri bangsa, oleh sebab itu langkah nyata harus segera dilakukan, dalam kasus sapi ini retorika tidak diperlukan lagi,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah mesti berpijak pada dunia peternakan melalui kebijakan fasilitasi modal, penyederhanaan aturan, bantuan teknik peternakan dan investasi jangka panjan. “Sebab, dalam membangun pembibitan sapi sangat diperlukan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa mandiri pangan,” paparnya.
** Fredy Kristianto
