Bogor | Jurnal Inspirasi
Tudingan pemalsuan SK Kepengurusan DPC Partai Demokrat periode 2018-2023 yang dialamatkan kepada Dody Setiawan selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor oleh Wakil Sekretaris IV Ryan Syarief melalui surat somasi, mendapat respon dari pengurus partai berlambang mercy itu.
Salah satunya dari Bendahara DPC Partai Demokrat, Bambang Dwi Wahyono. Kepada wartawan, pria yang juga anggota DPRD itu menceritakan ikhwal polemik tersebut dimulai.
“Jadi pada Juni 2018 pasca Muscab. Ketika tim formatur menyelesaikan tugasnya, sebelum diadakan rapat pleno, ada komunikasi antara petugas entry data dengan Ryan Syarif bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dalam pencalonan sekretaris. Saya nggak tahu itu serius atau becanda. Tapi paling tidak disitu ada perkataan mau mengundurkan diri. Ini berdasarkan keterangan yang mengentry data,” ungkap Bambang, Kamis (7/1).
Kemudian, kata dia, lantaran ada bahasa pengunduran diri, petugas entry data mengikuti dengan tidak mencantumkan nama Ryan dalam dokumen hasil rapat pleno mengenai kepengurusan DPC.
“Padahal sebelumnya semua tahu bahwa nama dia ada. Setelah kita perbanyak untuk dibagikan ke peserta rapat pleno saat akan dimulai. Kemudian kita buka rapat itu lalu memberikan kesempatan kepada semua peserta rapat untuk memberikan masukan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, sambung Bambang, Ryan Syarif sempat mempertanyakan mengapa namanya tidak ada dalam hasil rapat.
“Lalu kita jawab menurut keterangan yang mengentry data bahwa saudara Ryan Syarif mau mengundurkan diri. Tapi karena waktu itu belum dilakukan pleno, atas dinamika yang ada akhirnya kita revisi kembali, dan kembali dibagikam ke peserta untuk dipelajari dilihat apakah ada yang perlu direvisi atau tidak. Dan setelah disepakati baru kita plenokan,” katanya.
Dengan demikian, kata Bambang, sebenarnya SK itu setelah direvisi, diberikan kepada pengurus harian untuk memberikan masukan atau tanggapan apabila terjadi kekurangan. “Jadi kalau dibilang itu pemalsuan disitu tidak ada unsur pemalsuan, karena berdasarkan fakta yang ada memang seperti itu. Dan kalaupun itu jadi sebuah permasalahan sebenarnya setelah pleno pun sudah selesai,” jelasnya.
Bambang menjelaskan bahwa hal itu terjadi bukan dilakukan secara sengaja, tetapi bisa dikategorikan human error. “Kita melihat itu bukan masalah krusial dan berdampak ke konsekuensi hukum. Dan sebenarnya kalau ada dinamika dalam rapat pleno itu sebuah hal yang wajar,” katanya.
Kata Bambang, seiring perjalanan waktu dari 2018 hingga 2021 tudingan pemalsuan itu tidak pernah mencuat. “Makanya agak aneh kalau sekarang tiba-tiba muncul. Karena kalau dipertanyakan ke semua peserta yang hadir pun semua sudah sangat paham bahwa itu sudah clear,” katanya.
Bambang juga menceritakan mengenai pengunduran almarhum Susetiyono dari posisi Sekretaris DPC pada Juni 2020 lalu.
“Semenjak almarhum mengundurkan diri, kita mengundang rapat pengurus harian melalui zoom meeting agendanya untuk membahas pergantian sekretaris yang kosong, sebenarnya ini ranahnya DPP, tapi kita harus mmberikan masukan melalui suatu proses di DPC Kota Bogor,” katanya.
Kemudian, kata dia, DPC melakukan proses pemilihan secara terbuka. Dan ketika itu, nama Ryan juga muncul dan mencalonkan. Disitu ada beberapa kandidat beberapa nama sebagai calon sekretaris, artinya setelah beberapa nama muncul kita kerucutkan tiga besar.
“Suara terbanyak kala itu, Agus Sulaksana di posisi pertama. Sedangkan di posisi kedua dan ketiga antara Ryan dan Anita. Tapi saya lupa pastinya,” bebernya.
** Fredy Kristianto
