Bogor | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas pangan melalui pelaksanaan program Pertanian Modern – Advanced Agricultural System (PM-AAS). Program ini menjadi salah satu upaya optimalisasi lahan dan penguatan teknik budidaya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
Sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat produksi pangan nasional, pelaksanaan PM-AAS memerlukan dukungan dan pengawalan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyuluh, hingga petani.
Pada 2026, PM-AAS ditargetkan mencapai 1 juta hektare, dengan rencana peningkatan menjadi 3 juta hektare pada 2027 apabila didukung ketersediaan anggaran.
Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya penguatan peran sumber daya manusia pertanian dalam mendukung keberhasilan program. Petani dan penyuluh perlu memahami teknis PM-AAS, termasuk perencanaan kebutuhan sarana produksi, penerapan teknik tanam, pemupukan, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
Pengawalan tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam Serentak PM-AAS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Leuwigajah, Kecamatan Klapanunggal, ini mencakup penanaman padi seluas 40 hektare menggunakan metode PM-AAS dengan alat drum seeder. Kabupaten Bogor memiliki target pelaksanaan seluas 4.539 hektare dari target total 154.150 hektare.
Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kabupaten Bogor dari BBPMKP, Ridwan Santosa, bersama para pemangku kepentingan mengawal pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan teknis. Pengawalan mencakup percepatan proses Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), pemenuhan kebutuhan benih dan pupuk, persiapan lahan, teknik tanam, serta pengendalian OPT.
Dalam penerapan PM-AAS, jarak tanam yang lebih rapat membutuhkan penyesuaian kebutuhan benih sekitar 70 kilogram dan pupuk sesuai populasi tanaman. Penyuluh juga didorong untuk mengawal pengisian e-RDKK kebutuhan pupuk 2027 dengan memperhitungkan dosis yang diperlukan agar kebutuhan sarana produksi dapat direncanakan sejak awal.
Persiapan lahan turut menjadi perhatian, termasuk pengendalian gulma sebelum tanam. Aplikasi herbisida dianjurkan sekitar 3–5 hari sebelum penanaman. Sementara itu, penggunaan alat tanam benih langsung seperti atabela dapat menjadi alternatif sesuai kondisi lahan. Pengalaman penggunaan alat yang dilengkapi mekanisme pembuat alur benih pada musim hujan juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Lokasi kegiatan di Kabupaten Bogor diharapkan menjadi percontohan pelaksanaan PM-AAS sesuai SOP. Pengawalan dilakukan hingga tahap setelah tanam, termasuk antisipasi serangan OPT. Kondisi tanaman yang rapat dan lingkungan lembap pada musim hujan perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko penyakit, seperti jamur dan blas. Untuk itu, koordinasi dengan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) diperlukan, khususnya dalam memastikan ketersediaan pestisida di tingkat provinsi maupun daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sekaligus Tenaga Ahli Menteri, Akhmad Musyafak; Kepala BBRMP Jawa Barat, Detia Tri Yunandar; Wakil Direktur I Polbangtan, Reni Suryanti; serta unsur pemerintah kecamatan, TNI, Polri, koordinator penyuluh, dan ketua tim kerja penyuluh Kabupaten Bogor.
Melalui pengawalan PM-AAS secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengendalian OPT, pelaksanaan program di Kabupaten Bogor diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen. Upaya ini sekaligus memperkuat kontribusi petani dan penyuluh dalam menjaga ketersediaan pangan daerah serta mendukung pencapaian swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
(Restu/BBPMKP)
