Bogor | Jurnal Bogor
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Bogor terus menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, realisasi pembayaran PBB-P2 telah mencapai sekitar 84 persen atau setara Rp181,1 miliar dari target yang ditetapkan tahun ini.
Kepala Bidang Pengendalian dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Febby Hendra Benjamin, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui program mobil keliling (mobling) yang rutin mendatangi masyarakat serta dukungan dari seluruh bidang di Bapenda hingga aparatur wilayah.
“Sekarang persentase pembayaran PBB sudah 84 persen. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp181,1 miliar,” kata Febby.
Menurutnya, keberadaan mobil keliling membuat pelayanan pembayaran pajak semakin dekat dengan masyarakat. Pola jemput bola tersebut dinilai efektif meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong percepatan realisasi penerimaan PBB-P2.
Bahkan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan PBB-P2 saat ini telah mengalami peningkatan sekitar Rp3,5 miliar.
“Dengan adanya mobil keliling, kenaikannya lumayan signifikan karena kita jemput bola. Untuk PBB saja, dibandingkan hari yang sama tahun kemarin, lebih sekitar Rp3,5 miliar,” jelasnya.
Febby mengatakan layanan mobil keliling akan terus digencarkan hingga akhir tahun. Bapenda juga menyiapkan langkah lanjutan berupa operasi sisir serta penagihan secara door to door untuk menyasar wajib pajak yang masih memiliki tunggakan.
“Insyaallah sampai akhir tahun. Rencananya juga akan ada operasi sisir dan kembali door to door melalui penyampaian tagihan untuk piutang-piutang pajak daerah,” ujarnya.
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Bapenda Kota Bogor juga mengajukan penambahan tiga armada mobil keliling. Saat ini, Bapenda mengoperasikan tiga kendaraan untuk mendukung pelayanan pembayaran pajak di lapangan.
Febby menyebut kondisi kendaraan yang digunakan saat ini sudah relatif berusia lama. Sejumlah kendaraan bahkan merupakan armada keluaran 2014 dan 2016.
“Kita mengajukan tiga kendaraan lagi. Mobil-mobil kita sudah tua, ada yang tahun 2014 dan 2016,” ungkapnya.
Namun, optimalisasi mobil keliling tidak hanya bergantung pada ketersediaan kendaraan. Bapenda juga masih membutuhkan dukungan tenaga teller dari Bank BJB sebagai mitra dalam pelayanan pembayaran pajak di lapangan.
“Kita siap dari sisi armada, tetapi juga tergantung instansi lain, terutama untuk teller. Kalau BJB siap tellernya, kita juga siap armadanya,” kata Febby.
Dengan tambahan armada, pelayanan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah hingga tingkat kelurahan.
Berdasarkan capaian sementara per wilayah, Kecamatan Bogor Selatan tercatat menjadi wilayah dengan realisasi PBB-P2 tertinggi. Posisi berikutnya ditempati Bogor Utara dan Bogor Timur.
Sementara wilayah lainnya berada setelah tiga kecamatan tersebut. Febby mengatakan capaian penerimaan tiap kecamatan juga dipengaruhi jumlah penduduk dan karakteristik wilayah masing-masing.
“Yang tertinggi Bogor Selatan, kemudian Bogor Utara dan Bogor Timur,” ujarnya.
Selain mengandalkan mobil keliling, Bapenda juga akan melakukan pendataan terhadap seluruh jenis pajak daerah mulai September mendatang.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya optimalisasi potensi pajak, termasuk memperbarui data objek pajak dan menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Febby mencontohkan perubahan fungsi bangunan yang dapat berdampak terhadap besaran PBB yang harus dibayarkan.
“Misalnya bangunan mengalami perubahan bentuk atau fungsi. Dari rumah tinggal menjadi kafe, NJOP dan PBB-nya bisa berubah. Kalau NJOP-nya meningkat, PBB-nya juga akan naik,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto
