Ciawi | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memperkuat barisan penyuluh pertanian melalui Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang III Tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian yang profesional dan siap terjun ke lapangan.
Kegiatan yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian ini diikuti oleh CPNS penyuluh dari berbagai daerah. Latsar secara resmi dibuka, Rabu (8/4/26) oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti secara daring.
Program ini merupakan lanjutan dari rangkaian pembinaan CPNS di lingkungan Kementan, dengan fokus pada pembentukan kompetensi teknis sekaligus karakter aparatur sipil negara (ASN) yang siap mendampingi petani secara langsung.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penguatan penyuluh pertanian merupakan langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian nasional. Menurutnya, penyuluh memegang peran kunci sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil petani di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa Latsar ini dirancang untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Penyuluh harus mampu menjadi problem solver di lapangan. Mereka dituntut responsif terhadap dinamika serta mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BBPMKP, Sukim Supandi, menyampaikan bahwa pelatihan ini difokuskan pada pembentukan penyuluh muda yang kompeten sekaligus memiliki semangat pengabdian tinggi.
“Melalui Latsar ini, kami ingin mencetak penyuluh yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan di lapangan,” kata Sukim.
Kementan optimistis, melalui regenerasi penyuluh yang berkualitas, peran mereka sebagai motor penggerak pembangunan pertanian akan semakin kuat, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
( Restu/BBPMKP)
