Bogor | Jurnal Bogor
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor angkat bicara mengenai fakta persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengungkap adanya dugaan gratifikasi dalam sidang pemberhentian Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Harius Prangganata, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah memantau perkembangan kasus tersebut. Kejaksaan, sambung dia, masih menunggu salinan putusan resmi dari majelis DKPP untuk mempelajari detail perkara tersebut secara mendalam.
“Kami masih mempelajari seperti apa putusan dari majelis DKPP. Gratifikasi seperti apa, bunyinya bagaimana. Jika menyinggung unsur pidana, maka Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang akan mendalami,” ujar Haryus saat memberikan keterangan, Rabu (11/2).
Harius mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti sebuah putusan etik ke ranah pidana, diperlukan ketelitian dalam melihat pemenuhan unsur-unsur hukum. Pihaknya tidak ingin gegabah dan harus memastikan adanya minimal dua alat bukti yang sah sesuai aturan yang berlaku.
“Kami harus mempelajari apakah yang bersangkutan benar-benar memenuhi semua unsur gratifikasi tersebut. Secara lengkapnya, kami minimal harus mendapatkan dulu salinan isi putusannya. Kita pelajari lebih dalam, karena sebagai penyidik, kami memerlukan dua alat bukti,” tegasnya.
Harius menjelaskan bahwa tindakan pemantauan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam menjaga stabilitas di wilayah Kota Bogor.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyelenggara negara dilarang keras menerima pemberian dalam bentuk apapun.
“Dalam undang-undang sudah jelas, penyelenggara negara tidak boleh menerima hadiah, suap, atau gratifikasi. Itu banyak deliknya,” tambahnya.
Sebagai pejabat baru di lingkungan Kejari Kota Bogor, Harius juga membuka diri terhadap informasi dari masyarakat demi tegaknya kepastian hukum di Kota Bogor.
“Kami tetap pantau setiap informasi di wilayah Kota Bogor ini untuk menjaga stabilitas daerah, sehingga rasa keamanan dan kepastian hukum berjalan dengan baik,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto
