Leuwiliang l Jurnal Bogor
Organisasi yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) meminta balai panti sosial untuk dibangun di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Permintaan mereka bukan tanpa sebab. Pasalnya, keberadaan balai panti yang terletak di wilayah Kecamatan Citeureup jaraknya begitu jauh yang disertai kemacetan sehingga mempengaruhi proses pengantaran pasien.
Ketua IPSM Kecamatan Leuwiliang Lia Akbar mengaku kerepotan saat melakukan pengurusan pasien penyandang disabilitas maupun pasien penyandang lainnya untuk dikirim ke panti sosial di Citeureup.
“Panti sosial Citeureup selain jauh, juga adanya kemacetan. Berangkat dari situ, penting dibangun gedung panti sosial di Leuwiliang yang menjadi central di Bogor Barat,” kata Lia Akbar kepada Jurnal Bogor di forum Musrenbang Kecamatan Leuwilianng yang digelar baru baru ini.
Adapun Balai yang berada di Desa Leuwimekar Leuwiliang dengan pengelolaan bisa secara swasta karena status bangunnya yang masih sewa, Namun tentu yang harus dipikirkan masa mendatang ketika jumlah pasien di panti itu kian bertambah.
“Dengan status yang masih sewa panti sosial di Leuwimekar saat ini masih bisa menampung. Tetapi yang harus dipikirkan bagaimana kedepannya,” kata dia.
Menurutnya, pasien kedepannya bisa saja overload dengan jumlah pasien yang terus bertambah sedangakan ruangan berikut fasilitasnya itu terbatas.
Di wilayah Kecamatan Leuwiliang, kata Lia, lahannya sudah ada, statusny milik pemerintah.
“Kami harap Pemkab Bogor bisa merencanakan untuk dibangunnya balai panti itu,” harapnya.
Ketika balai panti dibangun pemerintah, timpal Ratna, Ningsih dan Elis, PSM lainya, pemanfaatannya bisa lebih luas serta berkelanjutan.
“Termasuk fasilitas lainnya bisa lebih lengkap,” paparnya.
Sementara, Camat Leuwiliang WR Pelitawan merespons usulan program kemanusiaan terkait dibangunnya balai panti sosial tersebut.
Pihaknya mendukung balai sosial itu bisa terbangun, tatakelola di Kecamatan Leuwiliang bisa lebih tertib dan nyaman.
“Ya paling tidak bisa meng-cover daya tampung pasien di 12 kecamatan di lingkup Bogor Barat,” jelasnya.
Usulan strategis itu dia harapkan menjadi pembahasan serius Pemkab Bogor hingga bisa dibangunnya balai sosial.
** Arip Ekon
