Caringin | Jurnal Bogor
Keberadaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pasir Muncang 01 yang berdiri sejak 1975 di atas tanah milik Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, kembali menuai sorotan. Pasalnya, sekolah yang menempati lahan seluas sekitar 700 meter persegi tersebut berada satu hamparan dengan Kantor Desa Pasir Muncang sehingga dinilai mengganggu aktivitas pelayanan pemerintahan desa.
Ketua LSM Penjara, Bangbang, menilai kondisi tersebut sudah berlangsung terlalu lama dan menunjukkan minimnya kepedulian Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor serta anggota DPRD Kabupaten Bogor terhadap dunia pendidikan.
“Ini sudah puluhan tahun. Sangat ironis, pihak desa berkali-kali mengajukan relokasi sekolah karena mengganggu pelayanan masyarakat, namun hingga kini belum juga terealisasi. Ini bukti Disdik Kabupaten Bogor dan anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak memiliki kepedulian,” kata Bangbang kepada wartawan, Rabu 5 Februari 2026.
Menurutnya, keberadaan sekolah yang satu hamparan dengan kantor desa membuat aktivitas keduanya tidak berjalan optimal. Baik pelayanan masyarakat di kantor desa maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi terbatas.
Bangbang menegaskan, Disdik dan para wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap persoalan tersebut demi kenyamanan dan keberlangsungan pendidikan generasi penerus di Kabupaten Bogor.
“Anggota DPRD memiliki dana aspirasi. Untuk pembebasan lahan sekitar 1.000 meter persegi bagi sekolah dasar, nilainya diperkirakan cukup sekitar Rp1 miliar. Seharusnya bisa dianggarkan dari dana aspirasi jika memang peduli terhadap dunia pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menilai, keberpihakan para wakil rakyat dapat dilihat dari kehadiran dan respons mereka dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
“Kasus ini sudah berlangsung puluhan tahun, berganti bupati dan berganti anggota DPRD, namun tidak ada penyelesaian. Ini merupakan bentuk pembiaran. Disdik juga terkesan nyaman menumpang di atas tanah desa, sehingga pihak desa selalu harus mengalah setiap ada kegiatan,” ungkapnya.
Selain itu, Bangbang menilai Disdik Kabupaten Bogor tidak tanggap terhadap kondisi sekolah yang masih menumpang di lahan desa.
“Ini memalukan. Disdik seolah tidak bergerak cepat merespons keluhan pihak sekolah agar proses pembelajaran bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pasir Muncang, Yudi Wahyudin, membenarkan bahwa selama ini aktivitas pemerintahan desa sering terganggu akibat keberadaan sekolah yang berdampingan langsung dengan kantor desa.
“Selama ini kami sudah mengajukan relokasi sekolah tersebut, namun belum ada respons. Banyak kegiatan desa yang akhirnya terhambat dan tidak bisa berjalan secara fokus,” kata Yudi.
Ia menjelaskan, setiap hari Senin pelayanan desa terpaksa menyesuaikan jadwal karena halaman dan akses menuju kantor desa digunakan untuk pelaksanaan upacara bendera siswa.
“Setiap Senin pelayanan harus menunggu upacara bendera selesai, karena jalan menuju kantor desa dipakai untuk upacara,” jelasnya.
Selain itu, saat pemerintah desa menggelar rapat koordinasi, suasana kerap tidak kondusif karena bertepatan dengan jam istirahat siswa.
“Anak-anak bermain di halaman kantor desa saat jam istirahat, sehingga rapat sering tidak fokus,” ujarnya.
Yudi menambahkan, dalam Musrenbang tahun ini, relokasi SDN Pasir Muncang 01 telah diusulkan sebagai program prioritas untuk tahun anggaran 2027, khususnya untuk pengadaan lahan terlebih dahulu.
“Mudah-mudahan tidak dicoret karena ini kebutuhan penting demi peningkatan kenyamanan dan pelayanan, baik bagi pihak sekolah maupun pihak desa,” ucapnya.
Ia juga menyebutkan, pada jam istirahat, ratusan siswa sering memanfaatkan halaman kantor desa untuk bermain, ditambah orang tua siswa yang menunggu anak-anak mereka.
“Bahkan untuk pelaksanaan rapat Musrenbang desa bersama pihak kecamatan, kami sering memilih hari libur agar kegiatan bisa berjalan lebih fokus dan kondusif,” pungkasnya. Yudi
