jurnalinspirasi.co.id – Wacana koalisi permanen partai politik kembali mencuat dan memantik respons dari berbagai kalangan. Akademisi Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Politic and Policy Institute (IPPI), Yama Sumbodo, menilai gagasan tersebut dapat diterima selama tidak menggerus dinamika demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan politik nasional.
Menurut Yama, koalisi permanen memang kerap dipandang sebagai cara menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa stabilitas tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan prinsip check and balance.
“Gagasan koalisi permanen partai politik dapat dipahami sebagai upaya menciptakan stabilitas pemerintahan dan konsistensi arah pembangunan. Namun, penting memastikan bahwa koalisi tersebut tetap memberi ruang bagi dinamika politik yang sehat, termasuk fungsi check and balance serta kompetisi gagasan,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Senin (8/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa koalisi yang terlalu mengikat berpotensi mempersempit pilihan publik dan menurunkan kualitas demokrasi. Karena itu, tata kelola koalisi harus disandarkan pada visi kebangsaan dan keterbukaan proses.
“Koalisi yang terlalu kaku berpotensi membatasi pilihan publik, sementara koalisi yang dikelola secara transparan dan berbasis visi kebangsaan justru dapat memperkuat demokrasi. Kuncinya adalah menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama,” tegasnya.
Lebih jauh, Yama menilai bahwa masyarakat berharap koalisi dibangun berdasarkan komitmen memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar akomodasi elite politik.
“Rakyat berharap koalisi dibangun bukan sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan publik,” kata Yama.
Sebagai pengamat politik, ia menekankan pentingnya menjadikan koalisi sebagai ruang kolaborasi dan pertukaran gagasan.
“Koalisi harus menjadi ruang kolaborasi ide, bukan pengunci kritik atau persaingan sehat. Ketika koalisi bekerja untuk rakyat—bukan untuk elite—maka kepercayaan publik akan tumbuh dan demokrasi akan semakin matang,” tutupnya.
Pandangan Yama menjadi catatan penting di tengah menguatnya kembali wacana koalisi permanen. Ia menegaskan, apa pun konfigurasi politiknya, kepentingan rakyat harus tetap menjadi pusat orientasi pembangunan demokrasi.
(fauzan/mg)
 Bogor sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Politic and Policy Institute (IPPI), Yama Sumbodo, menilai gagasan tersebut dapat diterima selama tidak menggerus dinamika demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan politik nasional.){kind=link}